Wilayah Adat

SBY Berkomitmen untuk Pendaftaran dan Pengakuan Wilayah Adat

Jakarta, 27 Juni 2013 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen untuk memulai proses pendaftaran dan pengakuan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah-wilayah adat di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Tropical Forest Alliance 2020: Promoting Sustainability and Productivity in the Palm Oil and Pulp & Paper Sectors Workshop di Jakarta, Kamis (27/6). Menurut SBY, proses pendaftaran dan pengakuan wilayah adat tersebut merupakan langkah awal yang penting dalam proses implementasi keputusan Mahkamah

Talang Mamak Gelar Diskusi Pemetaan dan Sosialisasi Putusan MK

Indragiri. Bertempat di Desa Aur Cina yang merupakan bagian dari wilayah adat komunitas kebatinan Pembubung, Pengurus Wilayah AMAN Riau dan PD AMAN Indragiri Hulu pada tanggal (19/06) lalu melakukan sosialisasi hasil putusan MK kepada suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan acara nonton bareng siaran langsung talkshow “Dampak Pengakuan Hutan Adat Bagi Perkebunan Sawit” dengan narasumber  Abdon Nababan (Sekjen AMAN), Sandra Moniaga (Komnas HAM)

AMAN Mendesak PT. Borneo Surya Mining Jaya Hormati Hak Masyarakat Adat Muara Tae

Press Release Jakarta (8/11)- Masyarakat Adat Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur saat ini tengah terancam kehilangan wilayah adat yang menjadi sumber penghidupan mereka sejak zaman leluhur. Mereka diperhadapkan dengan PT. Borneo Surya Mining Jaya, perusahaan kelapa sawit yang telah beroperasi sejak tahun 2011 lalu. PT. BSMJ adalah anak perusahaan First Resources Ltd. yang merupakan anggota RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Di Muara Tae, PT.