#SahkanRUUMasyarakatAdat

Siaran Pers - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Berita

0

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas Undangan dari Presiden Jokowi melalui Protokoler Kepresidenan kepada Sekjen AMAN melalui WhatsApp (WA) pada hari Kamis, 19 November 2020. Namun demikian, hari ini (Senin, 23/11/2020) AMAN tidak dapat memenuhi Undangan tersebut dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut: Dalam tata cara dan prosedur administrasi negara, seharusnya undangan disampaikan secara tertulis minimal 3 (tiga) hari

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Resolusi Masyarakat Adat Nusantara
Berita

0

  RESOLUSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA RAPAT KERJA NASIONAL ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KEENAM (RAKERNAS AMAN VI)   Pada tanggal 17 – 19 November 2020 secara virtual telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Keenam (RAKERNAS AMAN VI) yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dari Sumatera hingga Papua mulai dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Besar AMAN beserta Organisasi Sayap, Badan Otonom dan

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Adat Masih Setengah Hati
Berita

0

Supriyadi Sudirman Infokom AMAN Maluku Utara   Masyarakat Adat di Nusantara hingga kini masih terus berjuang merebut hak konstitusionalnya selaku warga bangsa. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa selama ini, Masyarakat Adat menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kriminalisasi, instimidasi bahkan terancam kehilangan nyawa. Ironisnya, produk-produk budaya milik Masyarakat Adat sering menjadi dagangan politik di Indonesia. Semisal penggunaan tenun dengan motif dari Masyarakat Adat Mollo di Kabupaten Timor Tengah

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Sekjend KPA: Kedaulatan Wilayah Adat Adalah Solusi Krisis
Berita

0

Jamal Bobero Infokom AMAN Maluku Utara   Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria terkait dengan penggusuran dan perampasan tanah untuk sektor perkebunan, dari satu dekade pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan lima (5) tahun periode pertama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), selalu menempati peringkat pertama sebagai penyebab terjadinya konflik dan krisis agraria yang dialami oleh Masyarakat Adat. Hal tersebut diungkap oleh Sekretaris Jendral (Sekjend) Konsorsium Pembaruan Agraria

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Hentikan Kekerasan Terhadap Komunitas Masyarakat Adat Besipae di Kecamatan Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
Siaran Pers

0

Momen perayaan 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Presiden Joko Widodo tampil mengenakan dua busana adat dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu busana yang digunakan, bermotif Nunkolo, yang berasal dari Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di kabupaten ini, terdapat tiga kelompok besar Masyarakat Adat: Mollo, Amanatun dan Amanuban. Sayangnya, penggunaan busana adat di acara-acara kenegaraan ternyata berbanding terbalik dengan kebijakan terhadap Masyarakat Adat. Sehari setelah pesta perayaan kemerdekaan, tepatnya pada Selasa

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Nicholas Saputra: Kita Harus Belajar Cara Menjaga Alam Pada Masyarakat Adat.
Berita

0

Supriyadi Sudirman Infokom AMAN Maluku Utara   “Kita seharusnya belajar lebih banyak dari Masyarakat Adat soal bagaimana menjaga alam, lingkungan, sosial dan cara menjaga warisan budaya turun temurun,” kata aktor film Nicholas Saputra, Hal ini disampaikan Nico, sapaan akrabnya saat hadir menjadi salah satu pembicara di diskusi #MenjagaIndonesia yang diselenggarakan oleh IDN Times. Dalam diskusi tersebut, hadir juga Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewi Kanti, Ketua

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Sekjend AMAN: Pemulihan Hak Masyarakat Adat Mesti Dimulai dengan Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Berita

0

Supriyadi Sudirman Infokom AMAN Maluku Utara Menurut data Sawit Watch, di tahun 2019 terdapat 1.054 kasus tanah di dalam perkebunan monokultur sawit di Indonesia. Total kasus ini termasuk persoalan izin Hak Guna Usaha (HGU). Semuanya dianggap sebagai dampak dari adanya konversi lahan perkebunan sawit di wilayah Masyarakat Adat. Hal tersebut terungkap dalam diskusi “Tandan Sawit Interaktif Volume 11” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Sawit Watch Indonesia. Sebuah organisasi masyarakat sipil yang

Share
Tweet
Pin
0 Shares