RUU Masyarakat Adat Archives - Page 2 of 5 - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

RUU Masyarakat Adat Tak Disahkan, Pelanggaran Hak Asasi Masyarakat Adat Terus Terjadi

jakob siringoringo 20/11/2019 0

Jember (20/11/2019), www.aman.or.id – Hingga kini masih terdapat banyak pelanggaran terhadap hak asasi Masyarakat Adat dalam berbagai bentuk, salah satunya tidak dapat mengikuti Pemilu maupun Pilkada karena keberadaan mereka belum diakui dan terdata secara administrasi negara. Karena itu kehadiran UU tentang Masyarakat Adat sangat penting untuk menjamin hak asasi mereka. Deputi II Sekjen AMAN, Erasmus Cahyadi mengatakan, saat ini ada 18 sampai 20 juta Masyarakat Adat di seluruh Nusantara yang

Share

0 Shares

Berita

Rakom Mengudara, Kampanye RUU Masyarakat Adat Bergaung hingga Komunitas

jakob siringoringo 13/11/2019 0

Bogor, www.aman.or.id – Direktorat Informasi dan Komunikasi (Infokom) AMAN menggelar Konsolidasi Radio Komunitas, di Hotel Amaris, Bogor 13-15 November 2019. Sebanyak 30 peserta adalah pengelola 15 radio komunitas (rakom) AMAN yang tersebar mulai dari Papua hingga Sumatera. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari seluruh hambatan rakom yang sedang dihadapi dan kaitannya pada regulasi penyiaran, mulai dari soal perizinan sampai sumber daya yang kompeten. Ketua Umum KPI Pusat, Agung

Share432

432 Shares

Berita

PERNYATAAN SIKAP ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) TERKAIT PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH PERIODE 2019 – 2024

jakob siringoringo 20/10/2019 0

Jakarta, www.aman.or.id – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengucapkan SELAMAT atas pelantikan Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia untuk masa bhakti 2019 – 2024 yang dilaksanakan pada Hari Minggu, 20 Oktober tahun 2019. Kami mendoakan semoga Bapak Presiden dan Wakil Presiden senantiasa memimpin bangsa dan negara yang besar ini dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD

Share758

758 Shares

Berita

UU Masyarakat Adat: Payung Utama Perlindungan Pengetahuan Tradisional

jakob siringoringo 09/10/2019 0

Jogjakarta, www.aman.or.id – Pengetahuan tradisional menjadi kunci dibalik stok karbon yang masih dunia punya. Data riset 2018 mengatakan kalau stok karbon sebanyak 36% dari semua karbon yang ada di dunia berada di wilayah adat. Angka fantastis ini dengan mudah memberitahukan bahwa Masyarakat Adat adalah solusi utama bagi perubahan iklim dan karena itu memperpanjang usia umat manusia di atas bumi. Ternyata rahasianya sederhana dan penjelasannya juga sangat mudah yaitu pengetahuan tradisional.

Share437

437 Shares

Berita

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil

jakob siringoringo 01/10/2019 0

Jakarta, 1 Oktober 2019 Setiap masa transisi politik merupakan masa paling krusial dalam menentukan terlindungi atau terancamnya hak-hak rakyat. Pengalaman sebelumnya, pada masa injury time (detik-detik akhir), telah melahirkan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang kemudian diubah menjadi UU No. 39 Tahun 2014. UU ini berdampak terhadap ruang hidup rakyat dan lingkungan hidup. Sejak reformasi 1998, sudah menjadi pola yang dilakukan Pemerintah

Share524

524 Shares

Berita

Human Rights Watch Desak Pemerintah Sahkan RUU Masyarakat Adat

jakob siringoringo 23/09/2019 0

Jakarta, 23 September 2019 – Human Rights Watch (HRW) bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan konferensi pers peluncuran buku berjudul “Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya; Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran HAM di Indonesia” bertempat di Hotel Century Park, Jakarta. Acara peluncuran buku tersebut menghadirkan empat narasumber, diantaranya; Heather Barr (acting co-director, women’s rights division – HRW), Erasmus Cahyadi (Deputi II Sekjen AMAN Urusan Politik), Devi Anggraini (Ketua Umum

Share508

508 Shares

Berita

RUU Pertanahan Akan Melanggengkan Perampasan Wilayah Adat

jakob siringoringo 02/09/2019 0

Jakarta (2/9/2019), www.aman.or.id – Masyarakat Adat dan AMAN menolak Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP) yang saat ini sedang dikerjakan oleh DPR. Sebab Rancangan Undang-Undang ini justru tidak menyentuh pada penyelesaian masalah-masalah struktural yang dialami Masyarakat Adat. RUU ini, jika disahkan, akan semakin melanggengkan perampasan wilayah-wilayah adat. “Akan semakin banyak konflik yang terjadi di wilayah-wilayah adat, dan Masyarakat Adat akan semakin rentan untuk mengalami peminggiran dari tanah-tanah leluhur,” tegas Sekjen AMAN Rukka

Share3,4K

3,4K Shares