Reforma Agraria

Prof Maria Sumardjono: Negara Punya Utang pada Masyarakat Adat

Negara punya utang pada masyarakat adat. Utang itu adalah berupa regulasi yang mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Pernyataan itu disampaikan pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Maria Sumardjono, pada dikusi panel virtual peluncuran Catatan Akhir Tahun 2020 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rabu (13/1/2021). “Pasal 18B ayat 2 membebankan pengakuan itu pada negara. Kita menunggu negara menunaikan kewajiban. Kalau sekarang RUU MHA (Masyarakat Hukum Adat) belum dilaksanakan,

Pernyataan Sikap Bahaya Menyandarkan Pangan Nasional Pada Korporasi Pangan

Pernyataan Sikap Bahaya Menyandarkan Pangan Nasional Pada Korporasi Pangan Respon Terhadap Penyelenggaraan Jakarta Food Security Summit Konsorsium Pembaruan Agraria, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jakarta, 10 November 2020 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mengadakan Jakarta Food Security Summit (JFSS) pada 18-19 November 2020. Kegiatan JFSS ke-5 ini mengangkat tema “Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, Nelayan dan Industri Pengolahan”.

Rakyat Bantu Rakyat: KPA Salurkan Donasi Pangan untuk Rumah AMAN

Lambannya pemerintah dalam mengatasi berbagai problem terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak membuat gerakan sosial patah arang. Berbagai praktek inisiatif mandiri yang dilandasi pada prinsip gotong royong, justru menemukan momentumnya. Salah satunya adalah aksi penyaluran bahan makanan yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dialamatkan ke sekretariat berbagai organisasi gerakan sosial yang sekaligus menjadi tempat tinggal staff yang berasal dari luar Jakarta. Salah satunya adalah Rumah Aliansi

Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria: Konflik Agraria Sebabkan Dua Petani Tewas, Dua Lainnya Kritis

Di Tengah Pandemi Covid19 dan Ancaman Krisis Pangan, Perusahaan Perkebunan dan Aparat Menggusur & Membunuh Petani Duka di wilayah konflik agraria kembali terjadi. Di tengah ancaman krisis pangan akibat wabah Covid19 yang semakin meluas, petani digusur perusahaan perkebunan sawit. Kabar yang diterima dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sumatra Selatan dan Komite Reforma Agraria Sumatra Selatan (KRASS), PT. Artha Prigel menggusur secara paksa petani di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau

Siaran Pers: “Keistimewaan bagi Konsesi Sawit adalah Langkah Inkonstitusional yang Bahayakan Petani dan Masyarakat Adat”

SIARAN PERS KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) DAN ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) ATAS SURAT EDARAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NO. TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 “Keistimewaan Bagi Konsesi Sawit Adalah Langkah Inkonstitusional yang Bahayakan Petani dan Masyarakat Adat” Jakarta, 09 Mei 2019 Baru saja Presiden RI melakukan rapat kabinet terbatas (3/5) dan menginstruksikan percepatan penyelesaian konflik agraria yang dihadapi rakyat dengan konsesi swasta dan BUMN. Beberapa hari kemudian, Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian,