PPHMA

Konsultasi Publik RUU PPHMA Wilayah Maluku

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) “RUU PPHMA Harus Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Adat” Ambon, 10 Februari 2013,- Proses konsultasi publik di daerah-daerah yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) terus bergulir sejalan dengan proses  pembahasannya oleh Pemerintah. RUU PPHMA yang saat ini masuk dalam daftar prioritas Baleg telah dikonsultasikan oleh AMAN kepada 16 Wilayah di Nusantara.

Konsultasi Nasional RUU PPHMA di Kalimantan Barat

RUU PPHMA Hilangkan Diskrimasi Terhadap Masyarakat Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kembali melakukan dialog publik terkait Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang sedang digodok oleh Badan Legislatif DPR. Dialog tersebut berlangsung pada tanggal 3 Desember 2012 di Hotel Merpati, Pontianak, Kalimantan Barat. Dialog yang difasilitasi oleh Pengurus Wilayah (PW) AMAN Kalbar ini diikuti oleh 40-an orang peserta yaitu Pengurus Daerah, Dewan Daerah, Dewan Wilayah, Dewan Nasional

Konsultasi Nasional Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

Surabaya 23/ 24 November 2012 Konsultasi Nasional menyoal rancangan,”Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat,” yang difasilitasi oleh Deputi II, Direktorat Advokasi, PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Konsultasi berlangsung di jalan Dukuh Kupang XXV no 52, Surabaya. Acara ini diikuti oleh 60-an orang utusan masyarakat adat dari berbagai wilayah komunitas AMAN. Konsultasi ini sangat penting, mengingat adanya beberapa perbedaan prinsipil butir-butir pemikiran antara draft RUU PPMA yang diserahkan organisasi AMAN