Indigenous Peoples

Substansi RUU Masyarakat Adat versi DPR Jangan Sampai Rugikan Masyarakat Adat.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, yang sementara ini dibahasakan pemerintah dan DPR sebagai RUU Masyarakat (Hukum) Adat penting untuk segera disahkan. Namun, lebih penting lagi memastikan isi dari RUU itu agar justru tidak membuat Masyarakat Adat sengsara kala ia disahkan sebagai Undang-Undang. Peringatan itu dikemukakan Erasmus Cahyadi, Deputi II Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam dialog publik virtual bertema Menakar Tantangan & Peluang Pengesahan RUU Masyarakat Adat Tahun 2021

RUU Masyarakat Adat Tak Kunjung Disahkan, Ini Kata Pengusul dan KSP

Usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sudah menjadi isu dan janji politik sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga kini penyelesaian RUU itu menjadi undang-undang belum menunujukkan titik terang. Sebenarnya apa yang terjadi? Emmanuel J Tular, yang berbicara mewakili anggota Fraksi Nasdem, Sulaiman L Hamzah sebagai pihak pengusul RUU Masyarakat Adat mengatakan, RUU ini tak selesai dibahas di periode pertama pemerintahan Jokowi karena pemerintah belum mengirimkan Daftar

Siaran Pers - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas Undangan dari Presiden Jokowi melalui Protokoler Kepresidenan kepada Sekjen AMAN melalui WhatsApp (WA) pada hari Kamis, 19 November 2020. Namun demikian, hari ini (Senin, 23/11/2020) AMAN tidak dapat memenuhi Undangan tersebut dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut: Dalam tata cara dan prosedur administrasi negara, seharusnya undangan disampaikan secara tertulis minimal 3 (tiga) hari

Resolusi Masyarakat Adat Nusantara

  RESOLUSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA RAPAT KERJA NASIONAL ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KEENAM (RAKERNAS AMAN VI)   Pada tanggal 17 – 19 November 2020 secara virtual telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Keenam (RAKERNAS AMAN VI) yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dari Sumatera hingga Papua mulai dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Besar AMAN beserta Organisasi Sayap, Badan Otonom dan

Special Rapporteur's Statement About Biodiversity Report and Indigenous Peoples

Jakarta (6 May 2019), www.aman.or.id – In releasing its massive, 1800-page report today on the state of global biodiversity, the United Nations recognized for the first time that the world’s Indigenous Peoples are central to helping humanity stop the terrible destruction of the Earth’s plant and animal life. But we too are at risk, and with us the job we have been doing as Nature’s guardians. Based on the work

Rise for Climate March, AMAN: Adopt Indigenous Peoples Bill

San Francisco, www.aman.or.id – Indigenous Peoples from across the globe joined the crowd of 30.000 people in a march against climate change on the route to Global Climate Action Summit in the downtown of San Francisco, Saturday (8/9). All participants brought their attributes and some of them dressed up uniquely to echo their common message: reduce GHG emission to combat climate change. Indigenous Peoples and members of local communities participated

Bill on Indigenous Peoples' Rights Unlikely to be Completed Before Elections

AMAN and representatives of three indigenous communities from western Java appeared before the Special House Committee in a public hearing on the draft Bill on the Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Peoples today. The hearing, at Indonesia’s national parliament, took place after a formal request from AMAN in an attempt to expedite consideration of the bill which has sat in the lower house since 2011. The Committee