Hutan Adat

Negara Mengakui Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan

Jakarta, 30 Desember 2016 – Bertempat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Adat yang  tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Total luasan  13.122 hektare lahan hutan adat tersebut diberikan kepada: Masyarakat Adat Marga Serampas atas Hutan Adat Desa Rantau Kermas (130 Ha) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masyarakat Adat Ammatoa Kajang atas Hutan Adat Ammatoa Kajang (313 Ha) Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi

Sidang Ke-3 Uji Materi Undang-Undang P3H

“Seharusnya kajian dalam naskah akademik yang bersangkutan dengan undang-undang yang diuji telah dapat menginventarisasi seluruh ketentuan undang-undang  Putusan MK,” Maruarar Siahaan Jakarta 3/12/2014 – Sidang ke-3 uji materi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang berlangsung pada tanggal (3/12/ 2014) menghadirkan tiga orang saksi masyarakat adat yaitu Yoseph Danur (Colol)  NTT, Datu Suganda (Cek Bocek) Lombok dan Albertus Mardius (Matemenggungan Siyai) Kalbar serta saksi ahli Maruarar Siahaan Menurut

#Petisi 35 - Kita Jaga Hutan, Tanah dan Air Bersama Masyarakat Adat

Jakarta 14-15/11/2014  – Acara kampanye Petisi 35 yang berlangsung di Aula SMK Negeri 56 Pluit  Jakarta Utara  ini adalah kunjungan Tim Petisi 35 untuk pertama kalinya ke sekolah formal dalam menyelenggarakan kegiatan Indigenous Goes To School (Kunjungan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke sekolah). Kegiatannya sendiri  berlangsung selama 2 hari, tanggal 13 – 14 November 2014. Penyelenggaraan acara  atas kerjasama Tim Petisi 35 dan Sispala CADAS (Komunitas Siswa Pecinta Alam)

Berkas Enam Warga Adat Tungkal Ulu Dilimpahkan Ke Kejati Sumsel

AMAN – Sejak ditangkap pada 11 Juni 2014 lalu dengan tuduhan merambah dan menduduki kawasan hutan Suaka Margasatwa Dangku Kabupaten Musi Banyuasin, tokoh adat Marga Tungkal Ulu Bapak M. Nur Ja’far bersama lima orang lainnya Zulkifli, Ahmad Burhanudin Anwar, Samingan, Sukisna, dan Dedi Suyanto ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan oleh Penyidik Polda Sumatera Selatan. Pada (Rabu, 6/8/2014) berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,

Urgensi Pengesahan RUU PPHMA

Ternate 8 Maret 2014 – Dialog dengan thema “Urgensi Pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) dan Percepatan Implementasi Putusan MK-35 tentang Hutan Adat” digelar Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa (08/04/2014) bertempat di Ruang Video Conference Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate. Hadir sebagai narasumber Munadi Kilkoda (Ketua BPH AMAN Maluku Utara), ZainudinSemma (Kabid Pengembangan Hutan Dishut Malut), dan La

Glenn Fredly; Galang Dukungan Menyelamatkan Kepulauan Aru

“Sekarang adalah momen baik untuk mendengar apa yang seharusnya kita perjuangkan bersama” Sinar Harapan 15-16 Maret 04 Jakarta  – Glenn Fredly, penyanyi terkenal berdarah Maluku pada hari Kamis siang (13/3/) mengunjungi rumah Pengurus Besar PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di bilangan Tebet Timur Dalam Raya. Kunjungan Glenn tersebut sehubungan dengan upaya penyelamatan Kepulauan Aru atas alih fungsi lahan secara besar-besaran di kawasan tersebut. Menurut Glenn apa yang terjadi di

Indonesia dalam Laporan Tahunan RRI

The Rights and Resources Initiative (RRI), sebuah koalisi global untuk memajukan reformasi penguasaan dan kebijakan hutan, meluncurkan sebuah kajian baru yang menyoroti kelambatan pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas tanahnya walau telah ada komitmen verbal dari pemerintah dan korporasi, Rabu (5/2). Kajian ini menganalisis kondisi di 33 negara yang secara total mewakili 85 persen hutan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Berikut beberapa hal tentang Indonesia