HAM

Festival HAM 2020: Potret Buram, Tahun Paling Suram Bagi Masyarakat Adat
Berita

0

Tahun 2020 ini adalah tahun yang paling suram bagi Masyarakat Adat pasca reformasi. Di tengah pandemi Covid-19, Masyarakat Adat masih mengalami berbagai kekerasan dan kriminalisasi. Dan ditengah ketiadaan UU yang melindungi Masyarakat Adat, DPR mensahkam  Omnibuslaw atau UU Cipta Lapangan Kerja yang menghilangkan hampir semua proteksi perlindungan hukum yang ada terhadap Masyarakat Adat. Demikian inti pernyataan Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi ketika membuka diskusi dalam webinar bertajuk “Potret Buram Relasi Negara

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Semua Pasangan Calon Abaikan Masyarakat Adat Saat Debat Pilpres
Berita

0

Jakarta, www.aman.or.id – Debat pertama Capres/Cawapres RI 2019-2024 telah diselenggarakan KPU RI pada 17 Januari lalu. Namun, debat ini menyisahkan banyak persoalan dalam sisi substansi maupun penyelenggaraannya. Hal itu mengemuka dalam diskusi media bertajuk “Evaluasi dan Rekomendasi Debat Pilpres 2019” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada Minggu (20/1/2019) di D’Hotel, Jakarta. Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menilai pasangan Joko Widodo – Ma’aruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Deklarasi HAM ASEAN: Dokumen Cacat dan Gagal Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat ASEAN
Berita

0

PRESS RELEASE ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA Jakarta, 19 November 2012- Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN melaju dalam tekanan dan telah resmi di tandatangani oleh 10 pemimpin Negara ASEAN pada KTT ASEAN di PhnomPenh, Kamboja (18/11). Deklarasi ini di klaim oleh pemerintah ASEAN sebagai salah satu instrument HAM regional yang progresif dan mempunyai semangat untuk melindungi Hak asasi manusia secara komperhensif, bahkan menjadi warisan penting bagi anak cucu di kawasan ASEAN.

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Press Release: Pemerintah Indonesia Menolak Rekomendasi Dewan HAM PBB Terkait Hak-Hak Masyarakat Adat
Berita

12

(Jakarta, 19 September 2012) Saat ini sesi ke-21 Sidang Dewan HAM PBB sedang berlangsung di Jenewa, Swiss. Sangat disesalkan Indonesia memilih untuk tidak mengambil bagian dan memberikan respons pada agenda dialog interaktif bersama Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat adat (UNSR) dan Ketua Mekanisme Ahli Hak-Hak Masyarakat Adat (EMRIP) kemarin (18/9). Hari ini, Indonesia akan kembali mengambil bagian dalam agenda “Consideration of UPR Report” oleh Dewan HAM PBB. Agenda hari

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Komisi HAM antar AICHR Menolak Mengakui Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Deklarasi HAM ASEAN (AHRD)
Berita

0

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Beberapa isu kritikal terkait dengan Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) yang disampaikan oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil di ASEAN ditanggapi dingin oleh Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR) dalam konsultasi kedua bersama masyarakat sipil di Hotel Bellevue, Manila-Fhilipina, pada tanggal 12 September 2012. Salah satu isu yang disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia adalah isu masyarakat adat. Respons yang disampaikan oleh beberapa

Share
Tweet
Pin
0 Shares