Hak Masyarakat Adat

Sah! 12 Komunitas Masyarakat Adat di Kabupaten Toraja Utara Mendapatkan Pengakuan Resmi dari Negara.

Kabar baik datang dari Toraja Utara, pagi tadi (Selasa, 12 Januari 2021) bertempat di Ruang pola kantor Bupati Toraja Utara, Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si menandatangani Peraturan Bupati Toraja Utara yang menandai pengakuan secara resmi Negara kepada 12 Komunitas Masyarakat Adat yang ada di Toraja Utara. Peraturan Bupati tersebut merupakan implementasi dari PERDA nomor 1 tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Toraja Utara. Kedua belas Komunitas

Siaran Pers - PW BPRPI Serdang

SIARAN PERS PENGURUS WILAYAH BPRPI SERDANG “Stop Pembangunan Tidak Berkeadilan” Pengurus Wilayah BPRPI Serdang dan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang tergabung dalam wadah organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) sejak tahun 1953, dengan luas wilayah adat 257.455,21 Ha, dan yang telah dikelola oleh masyarakat adat sebesar 660,71 Ha dengan jumlah kampong sebanyak 24 Kampong diberbagai Kecamatan seperti Kec. Batang Kuis, Kec. Tanjung Morawa, Kec. STM Hilir, Kec. Patumbak, Kec.

FPPWL Kecewa Atas Sikap Pemda Nagekeo

Masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo yang tergabung dalam Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL) kembali kecewa atas sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, NTT yang mengabaikan ancaman atas keberlangsungan kehidupan mereka. Sikap Pemda tersebut terungkap jelas dalam pertemuan antara warga dengan Bupati Nagekeo, dr. Yohanes Don Bosco Do, M. Kes di Aula VIP Kantor Bupati Nagekeo (Senin, 23/11/2020). Dalam pertemuan tersebut Bupati Don Bosco kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus

Muswil III AMAN Wilayah NTB Angkat Isu Hak-hak Masyarakat Adat

Lombok, www.aman.or.id – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Nusa Tenggara Barat (NTB), akan melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) III di Kompleks Pondok Pesantren Tarbiatul Ummah, Karang Bedil, Mataram selama tiga hari (13-15 Desember 2019). Acara ini akan mengangkat isu hak-hak Masyarakat Adat serta melakukan revitalisasi organisasi melalui pendidikan politik untuk mewujudkan Masyarakat Adat yang mandiri, berdaulat dan bermartabat. Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Wilayah NTB, Lalu Prima

Menempuh Jalan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat di Kawasan Konservasi

Jakarta, www.aman.or.id – Dua toples kue terletak di atas meja kaca yang dikelilingi buku. Rombongan AMAN dan BRWA duduk di sofa berseberangan mengarah kanan ke sosok yang dijumpai, duduk di sofa tunggal. Seorang di sisi kirinya duduk dengan kursi tambahan. Ia membantu atasannya tersebut selama diskusi termasuk mencatat poin-poin pembicaraan. Tapi tak seorang pun yang membuka tutup toples. Selasa (14/5) itu memasuki hari ke-10 Ramadan. Semua orang menahan diri menyentuh

Semua Pasangan Calon Abaikan Masyarakat Adat Saat Debat Pilpres

Jakarta, www.aman.or.id – Debat pertama Capres/Cawapres RI 2019-2024 telah diselenggarakan KPU RI pada 17 Januari lalu. Namun, debat ini menyisahkan banyak persoalan dalam sisi substansi maupun penyelenggaraannya. Hal itu mengemuka dalam diskusi media bertajuk “Evaluasi dan Rekomendasi Debat Pilpres 2019” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada Minggu (20/1/2019) di D’Hotel, Jakarta. Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menilai pasangan Joko Widodo – Ma’aruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga

Audensi RAKERNAS AMAN Ke-IV Dengan PemKab Sorong, Papua Barat

Sorong 28/ 11/ 2014 – Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Sorong – Papua Barat, hadir Sekjen AMAN, Damanas, PD Sorong Raya, PD Sorong Malamoi dan beberapa staf PB AMAN pada tanggal 28 November untuk mengadakan audensi dengan PemKab Sorong, Papua Barat yang diwakili oleh Wakil Bupati Sorong Suka Hardjono, S.Sos, M.Si sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS ) IV AMAN yang akan diadakan di Kab. Sorong,