Sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, Masyarakat Adat telah melakukan respon cepat dan berbagai upaya sedini mungkin dalam mengantisipasi penyebaran virus. Nyaris tak ada kasus yang ditemukan di komunitas adat ketika Covid-19 merebak di awal hingga pertengahan tahun 2020. Namun, dengan semakin memburuknya situasi dan merebaknya bermacam varian virus, pertahanan Masyarakat Adat akhirnya menghadapi tantangan yang kian sulit dibendung. Selain terus memperkuat penerapan protokol kesehatan dan pembatasan sosial, pemerintah
Galeri ini berisi item 3.
Summary This paper highlights the ways that the COVID-19 pandemic has affected and disenfranchised indigenous peoples and forest communities in Indonesia. The lack of adequate protection of the rights of indigenous peoples and their territories before the pandemic has been made worse by a lack of protection during the pandemic. The challenges faced by forest communities during the pandemic show that access to land and natural resources is crucial
Resiliensi Masyarakat Adat Di Tengah Pandemi COVID-19: Agresi Pembangunan & Krisis Hak Asasi Manusia (HAM) Kita telah melewati tahun 2020 dengan berbagai tantangan maha berat. Terpaan badai wabah Covid-19 memaksa seluruh warga dunia untuk mengubah banyak aspek dari kehidupan secara drastis, mulai dari menjaga jarak fisik, keharusan menggunakan masker, perubahan budaya dan kebiasaan hingga keharusan mengalihkan sebagian besar aktivitas sosial ke dunia digital. Pandemi Covid-19 telah memicu terjadinya perubahan sosial
Masyarakat adat memiliki resiliensi di masa pandemi covid-19. Namun, ironisnya, justru di masa pandemi inilah negara menerbitkan kebijakan baru yang dapat melucuti kemandirian Masyarakat Adat. Itulah poin penting yang disampaikan Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), saat berbicara dalam acara peluncuran Catatan Akhir Tahun 2020 AMAN, yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (13/1/2020). Menurut Rukka, untuk mengatasi pandemi, AMAN dan Masyarakat Adat menjalani kebijakan lockdown wilayah adat. Kebijakan
Tahun 2020 ini adalah tahun yang paling suram bagi Masyarakat Adat pasca reformasi. Di tengah pandemi Covid-19, Masyarakat Adat masih mengalami berbagai kekerasan dan kriminalisasi. Dan ditengah ketiadaan UU yang melindungi Masyarakat Adat, DPR mensahkam Omnibuslaw atau UU Cipta Lapangan Kerja yang menghilangkan hampir semua proteksi perlindungan hukum yang ada terhadap Masyarakat Adat. Demikian inti pernyataan Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi ketika membuka diskusi dalam webinar bertajuk “Potret Buram Relasi Negara
