AMAN

Ritual Balian Bulan Barito Timur & Dialog Umum Buka Rakernas AMAN ke-III

  Terasa suasana riuh dan ramai di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tambun Bungai, di bilangan Jalan Ahmad Yani, Palangkaraya-Kalimantan Tengah. Gelaran ini dihadiri masyarakat adat dari perwakilan se-Nusantara. Setiap perwakilan terlihat bangga dan tampil khas dengan memakai kostum daerahnya dari 33 provinsi, mereka terlihat dinamis dan menarik. Tidak ingin luput mewakili budaya Kalimantan Tengah, khususnya Pontianak sebagai tuan rumah. Pembukaan Rapat Kerja Nasional AMAN ke III pada 19 Februari 2013

Penandatangan MoU AMAN dengan DPRD Malinau, Kalimantan Utara

Press Release: Jakarta 8 Februari 2013. Keberadaan dan nasib masyarakat adat di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari pengakuan dan perlindungan dari para pemangku kekuasaan dan negara. Pemerintah lewat kementerian- kementeriannya bersama pemerintah daerah (Pemda) justru memberikan ijin konsesi pada perusahaan-perusahaan skala besar tanpa melakukan sosialisasi serta meminta persetujuan lebih dulu dari masyarakat adat yang telah mendiami dan menguasai wilayah-wilayah peruntukan konsesi tersebut. Masyarakat adat dapat dipastikan sudah berdiam

Aspirasi Kesetaraan Gender Dalam Konsultasi Draft RUU PPHMA

Bogor, 7-8 Desember 2012. Rekomendasi Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan AMAN) dari Tobelo, menyoal kesetaraan gender, hak-hak perempuan, ternyata sunyi tak bergaung. Dalam draft RUU PPHMA, versi Baleg DPR maupun draft usulan AMAN belum menyerap aspirasi perempuan adat. Sadar bahwa aspirasi perempuan adat belum sepenuhnya diserap rancangan undang undang tersebut, membuat peserta bersemangat, tertantang untuk saling uji argumentasi saat membahas pasal-pasal bermasalah yang mereka anggap perlu penegasan. Peserta dari aktivis

Penyerahan Peta Wilayah Adat, menghadirkan Masyarakat Adat dalam Negara

Press Release Jakarta, 14 November 2012 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyerahkan secara resmi peta wilayah adat yang sudah terdaftar di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Ini merupakan penyerahan peta tahap awal yang dilakukan AMAN dan JKPP. Untuk tahap awal, peta wilayah adat yang diserahkan sejumlah 265 peta

AMAN dan Greenpeace Tandatangani Inisiatif Bersama

Pengembangan Energi Terbarukan di Kawasan Masyarakat Adat Siaran Pers – 15 Oktober, 2012 Magelang, 15 Oktober 2012, Di tengah rangkaian Kampanye “Energi Bersih untuk Borobudur”yang berlangsung 13-28 Oktober 2012, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Greenpeace mengikat kerja sama Inisiatif bersama untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan di kawasan masyarakat adat di seluruh nusantara. Program ini bertujuan untuk memberikan penerangan bagi masyarakat-masyarakat adat di kawasan terpencil, juga mendesak pemerintah untuk memastikan

Press Release: Pemerintah Indonesia Menolak Rekomendasi Dewan HAM PBB Terkait Hak-Hak Masyarakat Adat

(Jakarta, 19 September 2012) Saat ini sesi ke-21 Sidang Dewan HAM PBB sedang berlangsung di Jenewa, Swiss. Sangat disesalkan Indonesia memilih untuk tidak mengambil bagian dan memberikan respons pada agenda dialog interaktif bersama Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat adat (UNSR) dan Ketua Mekanisme Ahli Hak-Hak Masyarakat Adat (EMRIP) kemarin (18/9). Hari ini, Indonesia akan kembali mengambil bagian dalam agenda “Consideration of UPR Report” oleh Dewan HAM PBB. Agenda hari