Perda dan Surat Keputusan Pemerintah Daerah

Policy Brief: Pembentukan Perda Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Gowa "Meretas Jalan Penyelesaian Konflik Agraria dalam Pengelolaan SDA Masyarakat Adat"

Keputusan Men-LHK RI Nomor SK.1548/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Cirompang kepada Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cirompang seluas ± 306 hektar yang Terletak di Desa Cirompang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Keputusan Bupati Enrekang Nomor 699/KEP/XI/2019 Tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Uru Kabupaten Enrekang

Keputusan Bupati Enrekang Nomor 701/KEP/XI/2019 Tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Tondon Kabupaten Enrekang

Keputusan Bupati Enrekang Nomor 698/KEP/XI/2019 Tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pasang Kabupaten Enrekang

Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 561 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindunan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/331/2019 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Barito Utara

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 286/X/2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng  (Lampiran)

Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 140/90/411.43/ Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 387 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Goiso Oinan di Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 385 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Usut Ngaik di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 386 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Rokot di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 384 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Saureinu' di Desa Saureinu' Kecamatan Sipora Selatan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 461 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

Perda Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Perda Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 4 TAHUN 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

Keputusan Bupati Murung Raya Nomor: 188.45/299/2018 Tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Murung Raya

Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.250.IV Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019

SK Men-LHK Nomor SK.312/Men-LHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 Tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I

Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali

Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Pilang di Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau

Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Panitia Pembentukan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pulang Pisau

Keputusan Bupati Kampar Nomor 660/DLH-IV.2/32 Tentang Pembentukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar

Keputusan Bupati Enrekang Nomor 156/Kep/II/2018 Tentang Pengukuhan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Tangsa" Kabupaten Enrekang   (Peta Tangsa)

Keputusan Bupati Enrekang Nomor 157/Kep/II/2018 Tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Patongloan" Kabupaten Enrekang   (Peta Patongloan)

Keputusan Bupati Enrekang Nomor 160/Kep/II/2018 Tentang Pengukuhan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Pana" Kabupaten Enrekang   (Peta Pana)

Keputusan Bupati Enrekang Nomor 159/Kep/II/2018 Tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Orong" Kabupaten Enrekang   (Peta Orong)

Keputusan Bupati Enrekang Nomor 155/Kep/II/2018 Tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Marena" Kabupaten Enrekang   (Peta Marena)

Keputusan Bupati Enrekang Nomor 158/Kep/II/2018 Tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Baringin" Kabupaten Enrekang   (Peta Baringin)

Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-489/X/2018 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-491/X/2018 Tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan dan Pengakuan Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-490/X/2018 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Batu Sanggan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-326/IV/2019 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Aur Kuning Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Aur Kuning Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-328/IV/2019 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa dan Pengakuan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lido dan Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampa Desa Kampa dan Desa Koto Perambahan Kecamatan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-327/IV/2019 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Terusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten kampar

Keputusan Bupati Kampar Nomor 660-325/IV/2019 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kouk Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

Perda Kabupaten Bulungan No.12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sigi

Perda Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Perda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni

Perda Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.250.IV Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019

Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 140/90/411.43/Tahun 2019 Tentang  Pembentukan Panitia Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Keputusan Bupati Kep. Mentawai Nomor 162 Tahun 2019 Tentang Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan UMA sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kep. Mentawai Tahun 2019

Keputusan Bupati Malinau Nomor 189.1/K.115/2019 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau

Perda Kab. Kapuas Hulu No.13 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/91/HK-2019 Tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Binua Lumut Ilir Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak

Perda Kab. Tambrauw No. 6/37/2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Kab. Tambrauw

SK Bupati Inhu No : Kpts. 105/I/2018 Tentang Panitia Masyarakat Adat Kab. Inhu 

Perda Kab. Landak No. 15 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Kab. Landak

Perda Kab. Kutai Barat No. 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Perda Prov. Riau No.14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda Kab. Humbahas No.3 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta

Perda Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang Nagari
Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong
Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta
Perda Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat
Perda Kab.Sorong No.10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi
Perda Kab.Merangin No.8 Tahun 2016 tentang Masyarakat Hukum Adat Serampas
Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan MHA Kasepuhan
SK Bupati Sigi ttg PPMHA To Kulawi dan To Kaili
Perda No 16 tahun 2008 ttg Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
Perda No 9 2015 Masyarakat Adat Kajang + Peta.zip
Perda Prov.KaltimNo.1 tahun 2015 tentang Pedoman PPHMA di Kalimantan Timur
Perda Malinau No 10 Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
SK Bupati Kerinci Tentang Hutan Adat Bukit Tinggai
Perda Kab Lebak No 32 Tahun 2001
SK Bupati Kerinci tentang Hutan Adat Bukit Sembahyang
Kep-Bupati-Luwu Utara No 300 Tahun 2004 Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko
SK Bupati Kerinci Tentang Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan
Keputusan Bupati Halmahera Utara tantang Pengakuan Masyarakat Adat Hibualamo
SK Bupati Kerinci Tentang Tigo Luhah Permenti
Perda Prov Sumbar No 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari