Jambore Nasional III, Pengurus Nasional BPAN selenggarakan Seminar Politik Masyarakat Adat

Seminar Politik yang mengusung tema Generasi Milenial Masyarakat Adat ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi, Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara, Jhontoni Tarihoran, Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat Pengurus Besar AMAN, Abdi Akbar. Seminar politik ini berlangsung di aula serbaguna kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada tanggal 18 April 2018. Pada kesempatan itu, Sekjen AMAN menyampaikan bahwa perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat merupakan kebutuhan

Sengkarut Pemilu 2019: 1 Juta Masyarakat Adat Terancam Hak Pilih, RUU Masyarakat Adat Atasi Darurat Hak Pilih

Setahun menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 sedang dirundung masalah serius. Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri dari 192,39 juta orang yang wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik, masih ada 12,7 juta orang yang belum merekam data untuk memperoleh KTP elektronik. Masalahnya pada Pasal 384 UU No 7/2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah yang memiliki KTP elektronik. Artinya, berdasarkan catatan AMAN ada 1 juta Masyarakat

SK Menteri KLHK tentang Penetapan Hutan Adat

SK Menteri KLHK No. 6748 Penetapan Hutan Adat Kasepuahn Karang SK Menteri KLHK No. 6747 Penetapan Hutan Adat Wana Posangke SK Menteri KLHK No. 6746 Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang SK Menteri KLHK No. 6745 Penetapan Hutan Adat Marga Serampas SK Menteri KLHK No. 6740 Penetapan Pencantuman Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan SK Menteri KLHK No. 6739 Penetapan Pencatuman Hutan Adat Tigo Luhah Permenti SK Menteri KLHK No. 6738 Penetapan

Komnas Ham Luncurkan Empat Buku Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Adat

Pada tanggal 16 Maret 2016 Komnas HAM meluncurkan empat buku hasil Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya dikawasan Hutan. Inkuiri Nasional Komnas HAM ini merupakan Inkuiri Nasional pertama yang diadakan oleh Komnas HAM setelah  ditetapkan dalam Rapat Paripurna Komnas HAM pada tanggal 1-2 April 2014. Pada awal 2015 Komnas HAM telah menyelesaikan kegiatan Inkuiri Nasional Hak MHA atas Wilayah Adatnya. Hasil dan rekomendasi dari Inkuiri Nasional ini terangkum

Pelanggaran PILKADA Kab. Malinau Menunggu Jadwal Sidang DKPP

Jakarta, 2/2/ 2016 – Tim Martin Labo-Datu Nasir (TPP MANDAT) dan Kuasa hukum telah menyampaikan perbaikan berkas pengaduan pelanggaran kode etik enyelenggara pemilu di PILKADA Kab. Malinau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pusat pada hari Senin, 1/2/ 2016 di Jl. MH. Thamrin No. 14 Menteng Jakarta Pusat. Menurut Robenson Tadem, Tim TPP MANDAT menyampaikan laporan tersebut karena banyaknya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada di Kabupaten Malinau, sertatidak

KPAM Sumatera Utara “Meletakkan Harapan dalam Keberagaman”

Pembentukan Perwakilan Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM) di Wilayah Sumatera Utara Hamparan Perak 19/4/2015 – Pada hari Sabtu (18 April 2015) telah dilakukan pertemuan pembentukan KPAM Wilayah Sumatera Utara di Balai Adat, Jl. Ulayat Raya SimpangTiga, Klambir Jaya No. 01, Kec.Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilakukan pertemuan pembentukan Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM) Wilayah Sumatera Utara. Pertemuan berlangsung dari jam 18.00 – 21.00 WIB. Dalam Pertemuan ini hadir