PB AMAN

Berita Foto : Forum Masyarakat Adat Toba Samosir, AMAN Tano Batak dan AMAN Toba Samosir Desak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Selesaikan PERDA Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat
Berita

0

Samosir, www.aman.or.id – Forum Masyarakat Adat Toba Samosir (Matio, Tukko Nisolu, Ombur, Pardomuan Nauli, Natumingka, Sigapiton, Sigalapang dan Simenak-henak) AMAN Tano Batak dan AMAN Toba Samosir mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menerbitkan PERDA Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat (26/7). Mereka melakukan aksi turun ke jalan dengan mendatangi kantor Bupati Toba Samosir, di Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara. Paska Putusan MK 35, DPRD Toba Samosir telah menginisiasi Rancangan Perda

Share48
Tweet
Pin
48 Shares
AMAN Wilayah Maluku dan PB AMGPM Menolak Relokasi Masyarakat Mausu Ane
Berita

0

  www.aman.or.id – Jakarta (26/7/2018), AMAN Wilayah Maluku bersama Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku  (PB AMGPM) menyatakan sikap yakni menolak rencana Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk merelokasi masyarakat Mausu Ane. Hal itu dikatakan kedua lembaga tersebut dalam siaran persnya menyikapi pemberitaan soal meninggalnya tiga orang Mausu Ane akibat kekurangan makanan di Seram Utara, Kec. Timur Kobi, Maluku Tengah, Maluku. Ketua AMAN Wilayah Maluku, Lenny Patty mengatakan bahwa masyarakat

Share40
Tweet
Pin
40 Shares
Rumah Belajar Sianjur Mula-Mula Tuan Rumah Retreat Metodologi Pendidikan Adat Se-Nusantara
Berita

1

  Samosir, www.aman.or.id – Rumah Belajar Sianjur Mula-Mula menjadi tuan rumah untuk Retreat Metodologi Pendidikan Adat yang diselenggarakan Kedeputian IV PB AMAN dan LifeMosaic, 27-31 Juli 2018 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Peserta retreat merupakan para penggerak pendidikan adat yang terlibat langsung mengelola pusat-pusat pendidikan adat di komunitas yang dimotori oleh pemuda-pemudi dan perempuan adat. Retreat akan diikuti oleh 35 orang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Jawa, dan

Share76
Tweet
Pin
76 Shares
ASMAR RESMI MENDAFTAR SEBAGAI CALON CALON DPD-RI DARI SULAWESI SELATAN
Berita

0

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka pendaftaran untuk calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) mulai tanggal 9 hingga 11 Juli 2018. Seperti di ketahui sebanyak 24 calon anggota DPD Sulsel telah melalui sejumlah tahapan seperti penyerahan dukungan dari masyarakat hingga proses verifikasi administrasi dan faktual. Salah satu calon senator atau calon anggota DPD yang menyerahkan berkas dan mendaftar hari ini di KPU Sulsel adalah Asmar ST. M.Si. Asmar datang

Share9
Tweet
Pin
9 Shares
Undang-Undang Masyarakat Adat Meletakkan Kembali Hubungan Masyarakat Adat dan Negara
Berita

0

Bogor, 24 April 2018 – Untuk meningkatkan literasi ekonomi atas keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya bagi para pihak, terutama penentu kebijakan pembangunan, AMAN telah melaksanakan Studi Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Enam Wilayah Masyarakat Adat pada kurun waktu Januari – Maret 2018 lalu. Dalam Lokakarya Hasil Kajian Valuasi (nilai) Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Wilayah Masyarakat Adat, dilaksanakan di Ballroom IPB Convention Center, Bogor – Jawa

Share58
Tweet
Pin
58 Shares
Galang Dukungan Pengesahan RUU Masyarakat Adat, AMAN Sambangi Fraksi Hanura
Berita

0

Jakarta, 23/04/18- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sambangi Fraksi Hanura membahas percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang saat ini berproses di Pemerintah. Momen PEMILU 2019 semakin dekat, penting untuk AMAN mendorong setiap fraksi di DPR RI menyegerakan pengesahan RUU. Sebelum konsentrasi DPR RI terpecah menghadapi pemilihan legislatif. Sambang ke Fraksi Hanura juga salah satunya adalah upaya AMAN untuk menjawab kekhawatiran Pemerintah yang menganggap bahwa RUU ini akan memberatkan APBN. Arman,

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Korupsi SDA Rugikan Masyarakat Adat
Berita

0

Jakarta 20/04/2018, Memasuki tahun politik, praktik korupsi sumber daya alam di wilayah adat terutama terkait dengan kolusi perizinan sampai penyelewengan penerimaan negara, semakin marak. Tercatat 7.180 IUP atau 82,4% dari total 8.710 IUP di Indonesia berada di 171 wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2018. Sebanyak 4.290 IUP berada di 17 Provinsi Pilkada atau 49,2% dari seluruh IUP di Indonesia. Ribuan izin tambang ini berpotensi menjadi sumber pembiayaan politik bagi para kandidat

Share70
Tweet
Pin
70 Shares