Politik

Rencana Pekan Budaya Nasional Masyarakat Adat

Jakarta (30/8), www.aman.or.id – Presiden Joko Widodo mengagendakan menerima masukan, baik data dan informasi maupun persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat. Momentum agenda ini menurut Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya melalui asistennya Riyan Suminder akan dipusatkan dalam kegiatan Pekan Budaya Nasional Masyarakat Adat.  Sebelum pelaksanaan Pekan Budaya Nasional Masyarakat Adat, Sekretariat Kabinet akan mengadakan Diskusi Grup Terfokus (FGD) keliling Indonesia. FGD akan menjadi rangkaian aktivitas untuk menjaring masukan-masukan dari komunitas-komunitas adat. “Langsung kita

DPR RI Kawal RUU Masyarakat Adat, Tenaga Ahli Badan Legislatif DPR RI Kunjungi Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Sulawesi Selatan

Jakarta, www.aman.or.id – Hari ini tiga orang Tenaga Ahli Badan Legislatif DPR RI, yaitu Liber Salomo Silitonga, Joko Riskiyono dan Agung Andriwidiyatmoko Sunarno mengakhiri kunjungan kerjanya untuk melihat secara langsung model pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dengan mengacu terhadap realitas empiris Masyarakat Adat di Kabupaten Bulukumba dan Komunitas Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Sulawesi Selatan. Erasmus Cahyadi, Deputi II PB AMAN di Jakarta menyatakan, kunjungan kerja tersebut sebagai bagian dari

Berita Foto

Jakarta (18/8), www.aman.or.id – Masyarakat Adat Barito Utara merayakan Harı Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) dengen menggelar aksi turun ke jalan di depan gedung DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Kamis (9/8) lalu. Dalam aksi tersebut mereka menuntuk DPRD dan Bupati Barito Utara agar segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat di Barito Utara.     Jakob Siringoringo – Infokom PB AMAN  

Perda Masyarakat Adat Mamasa Akhirnya Diketuk Palu

Jakarta (11/8), www.aman.or.id – Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat Mamasa menjadi kado yang indah bagi Masyarakat Adat Mamasa, sehari setelah perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia. Perda ini diketuk palu dalam rapat paripurna tentang pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten Mamasa pada Jumat (10/8).  Enam dari tujuh fraksi di DPRD Mamasa bulat menyetujui pengesahan Ranperda tentang Masyarakat Adat Mamasa. Keenam fraksi tersebut sebagaimana ditulis mamasanews.com yakni Fraksi PKB dengan juru bicara (jubir)

Masyarakat Adat Batak Desak KLHK Mencadangkan Hutan Adat

Jakarta (8/8), www.aman.or.id – Masyarakat Adat Batak sampai saat ini masih terus mengalami konflik di wilayah/hutan adat mereka. Mereka berkonflik dengan PT. Toba Pulp Lestari, sebuah perusahaan bubur kertas bermarkas di Sosor Ladang, Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumut. Semua hulu konflik ini bersumber dari klaim sepihak negara atas hutan adat. Dalam hal ini negara mengklaim hutan adat menjadi hutan negara, bisa hutan lindung, hutan produksi, konservasi dan sebagainya. Masyarakat Adat

Jelang HIMAS 2018: AMAN Kembali Tagih Janji Nawacita

Jakarta (7/8), www.aman.or.id – Tahun ini Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan merayakan Hari Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) di Up In Smoke, Mega Kuningan, Jakarta pada Kamis (9/8).  Perayaan ini mengambil tema “Masyarakat Adat: Ada di Titik Mana Sekarang?” Sedangkan tema internasionalnya yang sudah ditetapkan PBB adalah Indigenous Peoples Migration and Movement. Perayaan kali ini memiliki tujuan: pertama, menyampaikan informasi kepada publik, tentang kekayaan seni budaya dan tradisi Masyarakat Adat

Bupati dan DPRD Rejang Lebong Mendukung Pengesahan Ranperda tentang Masyarakat Adat

Jakarta (31/7), www.aman.or.id – Bupati Rejang Lebong menyampaikan daftar Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di hadapan Sidang Paripurna tahap I masa sidang II DPRD Rejang Lebong, Bengkulu (30/7). Di hadapan pers, Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi mengutarakan bahwa saat ini ranperda yang mendesak untuk direspons adalah tentang Masyarakat Adat. “Ada tujuh ranperda yang saya sampaikan. Ada perbaikan dan ada yang baru. Ranperda baru yang terutama saya respon adalah mengenai