Deputi II Archives - Page 5 of 17 - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aleta Kornelia Ba’un: Pejuang Tangguh dari Gunung Nausus

Eka Hindrati 10/01/2019 0

“Batu adalah tulang, tanah adalah daging, air adalah darah dan hutan adalah kulit, paru-paru dan rambut,” adalah falsafah hidup Orang Molo yang menjadi pegangan hidup Mama Aleta, dan sebagai perempuan Molo adalah tanggungjawabnya untuk menjaga tanah, identitas dan sejarahnya. Tangguh dan berani sangat pas menggambarkan Mama Aleta, seorang perempuan dari pegunungan Nausus, Molo, NTT. Perempuan kelahiran 16 Maret 1963 ini berhasil menghentikan perusahaan tambang marmer yang akan menghancurkan tanah leluhurnya.

Share398

398 Shares

Berita

Muchtar Luthfi Mutty : Memberi Bukti Bukan Janji

Eka Hindrati 09/01/2019 0

Jakarta, www.aman.or.id – Opu Luthfi adalah sapaan akrab pria kelahiran Masamba, 1 September 1956 ini. Beliau terlahir sebagai sosok sederhana, visioner dan berintegritas. Melahirkan SK Bupati Luwu Utara tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko. Pantang menyerah memperjuangkan RUU Masyarakat Adat di DPR RI sejak 2016. Tak pernah tindakannya mengingkari perkataan. Beliau pun terampil mengartikulasikan gagasan dan visi politiknya. Mengawali karir sebagai Camat Wotu, Kabupaten Luwu (1987), Kepala Jurusan Politik Pemerintahan Kampus Institut

Share57

57 Shares

Berita

Catatan Akhir Tahun AMAN 2018: Organisasi Tidak Menyatakan Dukungan ke Kandidat Capres/Cawapres Mana Pun

jakob siringoringo 22/12/2018 0

Jakarta (22/12/2018), www.aman.or.id – Senjakala Pemerintahan Jokowi-JK. Tentu masih teringat di benak kita semua. Nawacita diperkenalkan oleh Jokowi saat pertama kali ia mencalonkan sebagai Presiden pada 2014 lalu. Ada enam janji di dalam Nawacita yang ditujukan kepada Masyarakat Adat. Secercah harapan bahwa negara akhirnya akan hadir seutuhnya di tengah Masyarakat Adat. Enam janji itu pula yang mendorong AMAN pertama kalinya menentukan sikap politiknya untuk mendukung Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil

Share221

221 Shares

Berita

Jokowi-JK Gagal Penuhi Janjinya kepada Masyarakat Adat!

jakob siringoringo 19/12/2018 2

Jakarta (19/12), www.aman.or.id – Senjakala Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Waktu tersisa untuk menuntaskan agenda dalam Nawacita hanya kurang dari satu bulan masa aktif kerja pemerintahan. Terutama menuntaskan komitmen Jokowi dalam mengakui dan melindungi Masyarakat Adat yang termanifestasi dalam beberapa poin Nawacita, yakni, pengesahan RUU Masyarakat Adat, pembentukan Satgas Masyarakat Adat, meninjau ulang berbagai peraturan sektoral, membentuk mekanisme nasional penyelesaian sengketa, melaksanakan Putusan MK 35/2012 dan memulihkan

Share

0 Shares

Berita

Bawaslu Terima Penyempurnaan DPTHP-2 dengan Catatan; Lindungi Hak Pilih Masyarakat Adat

Eka Hindrati 17/12/2018 0

Bawaslu Terima Penyempurnaan DPTHP-2 dengan Catatan Jakarta,www.aman.or.id-Rapat Pleno Terbuka KPU yang dilaksanakan pada hari sabtu (15/12) di Hotel Menara Peninsula Jakarta, menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 sebanyak 190.770.329 jiwa. DPT itu terdiri dari 514 Kabupaten/Kota, 7.201 kecamatan, dan 83.405 kelurahan. Penetapan itu direspon oleh beberapa kalangan, terutama oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang pada prinsipnya masih akan mengawasi dan

Share

0 Shares

Berita

Konsolidasi dan Perencanaan Agenda Strategis Utusan Politik Masyarakat Adat

jakob siringoringo 10/12/2018 0

Jakarta, (10/12), www.aman.or.id – Menyongsong Pemilu 2019 mendatang, saat ini tercatat ada 156 calon legislatif utusan politik Masyarakat Adat yang akan bertarung merebutkan kursi legislatif dalam pesta rakyat tersebut. Belajar dari pengalaman dua pemilu sebelumnya di 2009 dan 2014, ada banyak tantangan yang harus diantisipasi. Maka, Konsolidasi Perencanaan Agenda Strategis Utusan Politik Masyarakat Adat untuk Pemilu 2019 penting untuk dilaksanakan. Bertempat di Hotel Dreamtel, Menteng – Jakarta Pusat , kegiatan

Share31

31 Shares

Berita

KEMENKUMHAM Desak Pengesahan RUU Masyarakat Adat

jakob siringoringo 23/11/2018 0

Jakarta (23/11), www.aman.or.id – Pentingnya pengakuan hak-hak Masyarakat Adat kini disorot tajam, salah satunya lewat keterhubungannya dengan hak pilih dalam pesta demokrasi. Hak pilih Masyarakat Adat dalam pemilu 2018 dan 2019 menjadi riskan karena sebagian basar Masyarakat Adat belum mengantongi KTP-el. Kemenkumham bereaksi terhadap adanya kebijakan pembatasan hak pilih Masyarakat Adat setelah Yayan Hidayat, Staf Deputi II Kedirektoratan Partisipasi Politik Masyarakat Adat – PB AMAN, menulis opini berjudul “Menyelamatkan Hak

Share133

133 Shares