Jalan Perubahan Untuk Indonesia Mandiri, Berdaulat dan Berkepribadian. Inilah alasan mengapa AMAN mendukung Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014, karena kejelasan dari visi-misi mereka untuk medukung kami Masyarakat Adat diseluruh penjuru Nusantara VISI MISI JOKOWI untuk Masyarakat Adat
“Jokowi adalah orang yang tidak punya kontraversi dengan masyarakat adat” Jakarta, 23 Mei 2014. “Meskipun pasangan Pak Jokowi dan Jusup Kalla tidak datang, kami memastikan acara deklarasi ini sudah pasti jadi meski tanpa kehadiran mereka, karena sudah diputuskan dan harus dinyatakan,” ucap Sekjen AMAN Abdon Nababan saat membuka acara deklarasi mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla yang diselenggarakan di Hotel Ibis Tamarin, Jalan Wahid Hasyim Jakarta (23/5/2014). “Deklarasi ini prosesnya panjang, kami
AMAN-Jakarta, – Jarum jam masih menunjukan pukul 10.45 Wib. Lagu Indonesia raya berkumandang di salah satu ruang di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta. Hari Jum’at (23/5) ini, menjadi hari istimewa bagi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Pasalnya, di hari ini AMAN mendeklarasikan dukungan politiknya untuk pemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. “Setelah mencermati visi dan misi pasangan Calon Presiden (Capres) Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Jusuf Kalla (JKW-JK) dan sesuai dengan hasil Rapat Pengurus Besar Aliansi
AMAN, Jakarta. Hari ini, bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2014, Komisi Nasional (KOMNAS) Hak Asasi Manusia (HAM) meluncurkan Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan adalah suatu inkuiri (penyelidikan menyeluruh) terhadap masalah HAM yang sistematis dan masyarakat umum (adat) diundang untuk berpartisipasi. Inkuiri nasional dimulai sejak tanggal 20 Mei 2014. Hasil
Siaran pers, setahun putusan MK 35 Jakarta, 13 Mei 2014 – Setelah setahun dikeluarkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Karena itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan mengirim surat terbuka kepada Presiden SBY dan juga nanti presiden terpilih periode 2014 – 2019 untuk segera mengimplementasikan putusan tersebut. Langkah
