AMAN: Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat!

PerspektifNews, Jakarta – Keberadaan masyarakat adat di Indonesia semakin mendapatkan tempatnya dalam bidang sosial dan kenegaraan. Hal ini berbanding terbalik ketika pada masa Orde Baru yang memandang masyarakat adat komunitas tradisional yang tidak mau maju dan menghambat pembangunan. Bahkan, tak jarang pemerintah Orde Baru memberikan cap komunis kepada komunitas masyarakat adat yang menolak proyek pembangunan. Padahal penolakan oleh komunitas masyarakat adat dikarenakan proyek pembangunan tersebut akan mengancam lingkungan sosialnya. Tujuan

Hentikan Ijin Investasi Skala Besar di Kalbar!!!

17 Maret 2013 Minggu pagi itu kurang lebih 50-an orang masyarakat adat dan mahasiswa berkumpul di kawasan Tugu Degulis, Pontianak Kalimantan Barat, mereka melakukan aksi damai memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) dan 14 tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Aksi ini juga dilakukan beberapa daerah termasuk di Bundaran HI, Jakarta dengan fokus acara di Barabai, Hulu Sungai, Kalimantan Selatan. Sebelum memulai, aksi dibuka dengan ritual adat Nyimpado Ka’

16 Warga Pandumaan-Sipituhuta Beralih Status Menjadi Tahanan Luar

PRESS RELEASE Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 16 warga Pandumaan dan Sipituhuta yang ditahan di Mapolda Sumatera Utara sejak 26 Februari 2013, akhirnya dikeluarkan pada 11 Maret 2013 dengan status tahanan luar dan wajib lapor sekali seminggu. Tuduhan yang dikenakan kepada warga, yakni pasal 170 KUHP (15 orang); pasal 160 KUHP (1 orang/Pdt.Haposan Sinambela). Sebelumnya, ada 31 warga yang ditangkap aparat (Brimob) secara paksa karena berupaya melarang pekerja PT Toba Pulp

Konsultasi Regional Bersama Pelapor Khusus PBB, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kecam Aktifitas Industri Ekstraktif Tanpa Persetujuan Masyarakat Adat

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kuala Lumpur, 12 Maret 2013,- Bertempat di Vivatel Hotel, Kuala Lumpur hari ini berlangsung Konsultasi Regional masyarakat adat Asia bersama Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat. Konsultasi ini akan berlangsung selama dua hari dan akan membahas tiga isu tematik, diantaranya terkait tanah, wilayah dan sumberdaya alam dengan focus kepada industri ekstraktif, isu militarisasi dan dampak-dampaknya, serta isu penentuan nasib sendiri dan identitas masyarakat

Surat Kecaman pada PT TPL

Jakarta, 11 March 2013 H.E Mr. Zulkifli Hasan Minister of Forestry, Republic of Indonesia Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jl. Gatot Subroto – Senayan, Jakarta Pusat 10270 Telp. +6221 5731820 / +6221 5700278 Fax. +6221 5700226 H.E Mr. Timur Pradopo Head of Indionesian Police Force Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12110 Telp. +6221 7218001 / +6221 7260306 Fax.

AMAN sampaikan materi pokok yang harus diatur RUU PPHMA

Jakarta/ Baleg DPR 7 Maret 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memenuhi undangan Badan Legislasi (baleg) DPR untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU serta memberikan pandangan dan masukan terkait RUU PPHMA yang telah disusun DPR dan baru disosialisasikan pada Februari lalu. Dalam proses awal penggodokan undang-undang ini, AMAN telah berinisiatif menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat pada Baleg, agar masyarakat adat mendapat pengakuan dan perlindungan dari