Berita

RSPO Tegaskan Larangan Aktifitas PT. Borneo Surya Mining Jaya di Wilayah Adat Muara Tae
Berita

0

Jakarta, 19 April 2013,- Berita datang dari komunitas adat Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur terkait konflik dengan Perusahaan Sawit PT. Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ). Pada tanggal 17 April 2013 Panel Pengaduan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) dengan resmi telah menyurati First Resources, Ltd. (FR) agar PT. BSMJ menghentikan segala aktifitas di atas wilayah adat Muara Tae selama konflik lahan belum terselesaikan. Konflik berawal dari aktifitas PT.

Share
Tweet
Pin
0 Shares
60 tahun BPRPI
Berita

1

Seminar; “Registrasi dan Legalisasi Wilayah Adat Rakyat Penunggu”. Deli Serdang, 17 April, 2013. Di tanah adat rakyat penunggu, Kampong Menteng, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,  telah dilaksanakan seminar dengan topik registrasi dan legalisasi wilayah adat rakyat penunggu. Dalam seminar ini ada lima nasumber hadir. Dari akademisi dan peneliti rakyat penunggu, DR. Edi Ihsan  Jailani, utusan dari pemerintah Sumatera Utara. DR. Dianto Bachriadi, Komisi Nasional Hak Azazi Manusia, dari Badan

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Perempuan Adat dan Perkembangannya
Berita

0

Laki-laki dan perempuan adalah setara. Namun dalam perjalannya menuju tingkat kesetaraan tersebut, perempuan adat masih terus menjadi sub ordinat atau bagian ke-dua dari aspek berbangsa dan bernegara. Dalam rumah tangga hingga ranah publik perempuan seringkali hanya menjadi pelengkap, perempuan masih dianggap sebagai nomor dua, hingga akhirnya membuat kebijakan pemerintah juga kurang menghargai perempuan dan dengan demikian membuatnya tidak setara dengan laki–laki. Sementara dalam sejarahnya baik itu dalam perjuangan merebut kemerdekaan

Share10
Tweet
Pin
10 Shares
Siaran Pers Bersama AMAN SAMDHANA, Perjuangkan Tanah Leluhur, Aleta Ba’un Raih Goldman Enviromental Prize 2013.
Berita

1

Jakarta, 16 April 2013-Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyambut gembira atas penghargaan Goldman Enviromental Prize 2013 kepada Aleta Ba’un yang biasa dikenal dengan Mama Aleta, yang juga anggota Dewan AMAN Nasional (DAMANAS) mewakili Region Bali Nusa Tenggara (Bali Nusra). Mama Aleta terpilih melalui penjurian internasional berdasarkan nominasi rahasia oleh suatu jaringan kerja berbagai organisasi dan para penggiat di bidang lingkungan hidup. Mama Aleta menerima langsung Goldman Environmental Prize 2013 dalam

Share
Tweet
Pin
0 Shares
RUU PPHMA Resmi Menjadi RUU Inisiatif DPR
Berita

0

Jakarta, 11 April 2013. Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat  (RUU PPHMA), hari ini (11/4) resmi menjadi RUU inisiatif DPR. RUU PPHMA merupakan salah satu hasil Rapat Paripurna DPR RI ke-20 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II Paripurna, Lantai 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam Rapat Paripurna yang dihadiri 336 orang anggota dari berbagai fraksi itu berlangsung lancar, tanpa memakan waktu lama dan perdebatan sengit. Pendapat fraksi-fraksi

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Koalisi Masyarakat Sipil dalam Publik Review, Komisi IV, Panja DPR, menolak pengesahan RUU P2H
Berita

0

Jakarta 8 April 2013 Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Pramono Anung, Fraksi PDI P, terkait sikap penolakan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perusak Hutan atau UU P2H. Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan motivasi danalasan Panja DPR Komisi IV menggulirkan pembahasan UU P2H?,  mengapa tidak memperkuat Undang-Undang 41 mengenai kehutanan saja? Rahma Mary, Koordinator Program Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik Perkumpulan HuMa, mengatakan baru mendengar desas-desus adanya RUU P2H dan mendapat draf RUU P2H dua

Share
Tweet
Pin
0 Shares
RUU P2H Maju ke Paripurna, Koalisi Siapkan Judicial Review
Berita

0

Jakarta, 9 April 2013, Hasil audiensi AMAN bersama Koalisi Masyarakat Sipil dengan Komisi IV DPR-RI Senin (8/4) kemarin, ternyata tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan koalisi. Meski sejumlah pasal dalam RUU itu dianggap koalisi bermasalah. Komisi IV tetap akan membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P2H) ke Paripurna DPR tanggal 12 untuk disahkan. DPR berpandangan RUU tersebut digunakan untuk tindakan pemberantasan dan meminimalisir praktik usaha pertambangan dan perkebunan di kawasan

Share
Tweet
Pin
0 Shares