PDI-P Kutai Barat Terlibat Kasus Perampasan Wilayah Adat Kampung Muara Tae

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jakarta, 24 Juni 2013,- Konflik yang terjadi di Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur masih belum menemukan titik terang, pasalnya masyarakat kedua kampung yakni kampung Muara Tae dan kampung Muara Ponaq tetap bersikukuh mengklaim hutan adat utaq melinau yang saat ini menjadi tempat beraktifitasnya perusahaan sawit, PT. Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ) dan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa sebagai wilayah masing-masing

Pemasangan Plang Hutan Adat Sipituhuta

Pollung, Sabtu, 15 Juni 2013 Untuk menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tentang kehutanan, Masyarakat Adat Sipituhuta-Panduman lakukan pemasangan plang (Plangisasi) di ( tombak Haminjon ) Hutan Kemenyan sebagai bukti bahwa merekalah pemilik hutan kemenyan tersebut. Dalam kesepakatan rapat sebelumnya diputuskan tiga  warga adat Pandumaan-Sipituhuta diutus  ke hutan untuk memasang plang, Ama Liston Lumban batu, Pak Simanullang,  Robert Sinambela,  Lambok Lumban Gaol dan John Tarihoran (AMAN TANO BATAK). Karena kondisi cuaca

 Sosialisasi Putusan MK Di Wilayah Adat Palopo

Palopo-Sulsel. AMAN Wil Tana Luwu laksanakan sosialisasi Putusan MK no 35/ PUU-X/ 2012 di aula kantor Kehutanan Kota Palopo yang di hadiri asisten I Kota palopo sekaligus membuka acara. Hadir Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan, Camat Wara Utara, Camat Wara Timur serta lima perwakilan masyarakat adat Kota Palopo. Nara sumber, Mahir Takaka (Deputi III-PB AMAN), Kepala Dinas Kehutanan Kota Palopo, Direktur Firma Hukum Tana Luwu. Tanggapan dalam pertemuan ini hampir seragam

Talang Mamak Gelar Diskusi Pemetaan dan Sosialisasi Putusan MK

Indragiri. Bertempat di Desa Aur Cina yang merupakan bagian dari wilayah adat komunitas kebatinan Pembubung, Pengurus Wilayah AMAN Riau dan PD AMAN Indragiri Hulu pada tanggal (19/06) lalu melakukan sosialisasi hasil putusan MK kepada suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan acara nonton bareng siaran langsung talkshow “Dampak Pengakuan Hutan Adat Bagi Perkebunan Sawit” dengan narasumber  Abdon Nababan (Sekjen AMAN), Sandra Moniaga (Komnas HAM)

AMAN Ikut Pelatihan Emergency Respon Capacity Building (ERCB) di Medan

Medan, 15 Juni 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Pusaka Indonesia mengadakan pelatihan tentang tanggap darurat bencana berbasis masyarakat adat. Pelatihan ini diadakan di Kantor Pusaka Indonesia Jl. Kenanga Sari No 20, Pasar Anam, Tanjung Sari, Kota Medan. Peserta pelatihan 15 orang dari AMAN yang merupakan perwakilan dari Pengurus Daerah dan Wilayah AMAN Sumatera Utara, Pengurus Wilayah AMAN Bengkulu serta 10 orang dari staff Pusaka Indonesia. Untuk pelatih langsung

Pertemuan Sosialisasi Putusan MK AMAN Wilayah Tana Luwu

Pada selasa 11 Juni 2013. Bertempat di Aula Pertemuan Bupati Luwu Timur dilakukan pertemuan para pihak terkait implementasi hasil Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan Hutan Adat dan Hutan Negara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh masyarakat adat To Karunsie, PW AMAN Tana Luwu, PT. Vale Indonesia Tbk, Andi Syamsu (tokoh masyarakat Lutim), asisten I bidang pemerintahan, dan sejumlah kepala Dinas (KPH Kehutanan, Tata ruang dan lingkungan hidup). Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa

Konsolidasi Masyarakat Sipil Maluku Utara

Menidaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Ternate, tanggal 11 Juni 2013 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, bertempat di Kafe kora-Kora telah mengagas diskusi tentang Implementasi dan konsolidasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.  Dengan menghadirkan Dr. Husen Alting sebagai penggiat hukum masyarakat adat Universitas Khairun Ternate. Beliau menjelaskan bahwa kedudukan dan posisi masyarakat adat di Maluku Utara