Rapat Dengar Pendapat Umum Perubahan UU 27/ 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Jakarta 16 September 2013. Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk menjaring aspirasi dan masukan dari 8 lembaga non pemerintah yaitu Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNCI), Lembaga Kelautan dan Perikanan Perikanan Indonesia (LKPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Indonesia Human Right Committe for Social Justice (IHCS) dan Pusat Kajian Pembangunan Kelautan 

Datuk Pekasa Ajukan PK, Meski Kondisinya Kritis

Sumbawa Besar 11 September 2013. Putusan vonis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa pada Datu Pekasa (Edi Kuswanto) selama 1 tahun 6 bulan, menyebabkan Datu Pekasa mengalami beban moral pada masyarakat adat yang sudah lama dipimpinnya,  termasuk pada istri dan anak-anaknya, juga pada para karabat. Datu Pekasa (Edi Kuswanto) kini terbaring lemah di RSUD Sumbawa Besar. Dia mengalami sesak nafas, sakit jantung, demam dan batuk berdarah. Beliau terbaring di rumah sakit sejak

Posisi Masyarakat Hukum  Adat Dalam NKRI

Pontianak 12-9-2013. Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD bekerjasama dengan Megisiter Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, menyelenggarakan  Seminar Nasional dengan thema: “Model Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Hotel Orchardz A Yani, Pontianak (9/11).  Sebagai narasumber dalam seminar ini hadir antara lain Mina Susana Setra Deputi II PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) . Pada presentasinya tentang Posisi Hutan Adat Dalam Hukum Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

 RUU Desa atur keberadaan desa adat

Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa, Khatibul Umam Wiranu mengatakan, dalam RUU Desa, telah diatur tentang keberadaan desa adat. “Dalam RUU Desa, pengakuan tentang desa adat diatur keberadaanya dan tidak ada kendala,” kata Umam di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis. Dalam RUU Desa, desa adat merupakan persekutuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan hak asal usul dan sejarah perkembangan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Desa adat memiliki batas-batas wilayah

Pelatihan Staff Keuangan Pengurus Wilayah AMAN

Bogor, 12 September 2013 Staff SICoLIFe PB AMAN melakukan peningkatan kapasitas bagi staff keuangan di Pengurus Wilayah. Pelatihan peningkatan kapasitas tersebut merupakan kelanjutan dari pelatihan-pelatihan sebelumnya terkait sistem pelaporan keuangan organisasi AMAN menggunakan system accurate. Pelaksanaan pelatihan 9-12 September di Sofyan Inn Srigunting, Jln Pangrango No. 19 Bogor Adapun tujuan dari kegiatan tersebut pertama me-review kembali bagaimana pengetahuan tentang dasar-dasar pengelolaan keuangan yang benar dan sehat. Ke-dua, memantapkan persamaan pandangan

PANSUS DPR RI - RUU PPHMA Terbentuk

Jakarta 9 September 2013. Pansus DPR RI untuk RUU Pengakuan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat resmi disahkan dengan Ketua PANSUS Hikmatul Alliyah dari F-Partai Demokrat. Susunan Lengkap PANSUS: Ketua : Hj Himmatul Alyah Setiawaty (Komisi 3, PD) Wakil ketua : Deding Ishak (Komisi 3, Golkar) Wakil Ketua : Herman Kadir (Komisi 2, PAN) Wakil Ketua : Hendrawan (Komisi 6, PDIPerjuangan /ket. mengundurkan diri sebagai wakil ketua). Anggota : Partai Demokrat :

Perempuan Adat Wajib dilibatkan dalam sosialisasi putusan MK No. 35 Tentang Kehutanan

Rapat Kerja Nasional PEREMPUAN AMAN CICO Resort Bogor, 7 September 2013–Berdasarkan hasil kesepakatan sidang pada hari pertama, maka agenda hari kedua Raker PA adalah pembagian sidang-sidang komisi yang terdiri dari komisi A membahas organisasi/anggaran rumah tangga, komisi B membahas program kerja , komisi C membahas rekomendasi dan resolusi. Hasil sidang-sidang komisi dipaparkan dalam sidang pleno yang dipimpin oleh pimpinan sidang tetap. Masing-masing komisi mempresentasekan hasil komisi yang diawali dengan komisi