Rapat Pengurus Besar AMAN ke-12

Bogor, 18 Oktober 2013 — Laporan kerja Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) disampaikan kepada Dewan AMAN Nasional (DAMANAS) di Hotel Sempur Park, Bogor (17/10). Laporan tersebut diapresiasi dengan baik oleh Ketua DAMANAS Hein Namotemo. Kali terakhir Sekjen AMAN menyampaikan laporannya adalah pada Februari 2013 saat Rakernas AMAN di Tumbang Malahoi, Kalimantan Tengah Sudah menjadi tugas Dewan AMAN Nasional untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja organisasi,

AMAN Menerima Maritim Awards kategori Maritime Advocation dari Indonesia Maritime Institute (IMI)

Jakarta,14 Oktober 2013. Ketua Dewan AMAN Nasional, Hein Namotemo menyambut gembira Maritim Award yang diberikan kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Namun beliau juga mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini belum memiliki sebuah Master Plan atau grand strategi dalam membangun kemaritiman. Pembangunan maritim masih secara spot-spot. Menteri Pertahanan berjalan sendiri, Kepala Staf AL punya program sendiri, Perikanan kerja sendiri, belum ada koordinasi. Kita belum punya grand strategi yang terpadu secara solid

Praktisi Media Adat Asia Berbagi Pengalaman di Medan

Medan, 12 Oktober 2013 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan lokakarya Berbagi Pengalaman praktisi media adat negara-negara Asia yang tergabung dalam program Indigenous Voices in Asia (IVA). Lokakarya ini diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 8-11 Oktober 2013. Para peserta yang hadir dari Thailand, Nepal, Filipina, Kamboja, dan Indonesia. AMAN menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya dalam rangkaian program ”Berbagi Pengalaman” ini, karena para praktisi media adat dari

PW AMAN Nusa Bunga Sosialisasikan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Komunitas Golulada

Desa Golulada, 2 Oktober, 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) PW Nusa Bunga menyelenggarakan Sosialisasi Keputusan MK di Komunitas Golulada, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, 2 Oktober 2013 lalu. Acara sosialisasi ini difasilitasi oleh tokoh adat (Mosa Laki) dan kepala desa yang peduli terhadap persoalan masyarakat adat yang sudah sejak lama bertikai dengan Dinas kehutanan. Dalam acara ini hadir puluhan masyarakat Adat atau Fai Walu Ana Kalo  serta  para

AMAN SUMUT Sosialisasikan Putusan MK

Soal Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara Medan, AMAN SUMUT sosialisasikan Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Soal Hutan Adat Bukan Hutan Negara diaula Universitas Darma Agung  (UDA) Medan, Senin (23/9). Setelah MK mengabulkan sebagian besar Judicial Review Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 16 Mei 2013 lalu Dalam Acara tersebut turut hadir, dari berbagai Instansi pemerintah, aparat, akademisi, mahasiswa dan perwakilan masyarakat

Training Fasilitator Pemetaan Partisipatif AMAN Maluku Utara

Gemaf, 20-25 September 2013 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara menyelengarakan Training Fasilitator pemetaan partisipatif. Menghadirkan Imam Hanafi Fasilitator dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Ketua UKP3 AMAN Malut Albert Ngingi dan  Ketua BPH AMAN Maluku Utara Munadi Kilkoda. Acara training ini dibuka langsung Camat Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Ibrahim Sigoro. Peserta training hadir perwakilan 12 komunitas masyarakat adat. Camat Weda Utara dalam sambutanya menyampaikan Masyarakat Adat memberikan  sinyal 

Komisi C DPRD Toba Samosir Kunjungi AMAN dan Kasubdit Rencana Kehutanan II

Jakarta 4 Oktober 2013-Gerakan pemulihan dan pengakuan terhadap masyarakat adat bisa menjadi inspirasi bagi anggota dewan tingkat kabupaten. Hal ini terjadi saat anggota DPRD Kab Toba Samosir secara mengejutkan melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Pengurus Besar Alinasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Rombongan anggota legislatif daerah itu adalah Mangapul Siahaan, Henri P Simanjuntak, Jojor Tambunan Wkl Ketua DPRD , Robinhot Sinurat, Siti Nurya Tp Bolon, Dua Robet Huta Julu, Adb Gumanton