Indigenous language policy as a national cultural strategy

The Congress on Indonesian Cultural Strategy, held recently from Oct. 8 to 11 in Yogyakarta, though laudable in its effort to seek appropriate cultural strategies to counter a globalist discourse, missed a fundamental issue: the looming threat of Indonesia’s disappearing local languages. It has been estimated that some 700 local languages are in a moribund state, and that some 169 languages have less than 500 native speakers. This issue should

Masyarakat Adat Rampi Menolak Tambang

“wilayah rampi adalah hidup kami, jika wilayah rampi ingin dirampas oleh pemerintah dan perusahaan tambang maka rampaslah bersama nyawah kami sekaligus” (tokoh adat rampi) Pada dasarnya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (baca: gubernur dan Bupati/Walikota) memang diberi kewenangan untuk memberikan izin tambang kepada perorangan, koperasi, dan perusahaan. Akan tetapi, tidak dengan mudah pemerintah dapat memberikan izin kepada perusahaan pertambangan. Apalagi dikaitkan dengan kelestarian lingkungan dan kemanusiaan. Jika Hal tersebut dilakukan

Masyarakat Adat se-Kalimantan Tengah siap menyelenggarakan pemetaan partisipatif wilayah adat

Buntok, 26 Oktober 2013 – Sekitar 100-an orang perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah dari Kabupaten Lamandau, Sukamara, Pangkalan Bun, KotawaringinTimur, Seruyan, Palangkaraya, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Barito Timur, Barito Utara, Murung Raya dan Barito Selatan hadir dalam kegiatan konsolidasi dan musyawarah “Pengembangan Strategi, Rencana Aksi Perluasan Dan Percepatan Pemetaan Partisipatif Serta Pendaftaran Wilayah Adat Komunitas Anggota AMAN Di Kalimantan Tengah”. Kegiatan berlangsung pada tanggal 24 s/d

Unique gathering held on “ REDD and Blue” carbon in relation to sustainable resource management

“Taking care of the earth is our collective responsibility.” – Om Eliza Kissya, indigenous leader of Haruku Forty participants from environmental organizations from Africa, Asia, Europe and Latin America and indigenous peoples organizations from Asia gathered in Haruku, Maluku, Indonesia in October 2-5, 2013 for a meeting on REDD+ and Blue Carbon and its environmental, social and political implications, including on indigenous peoples’ rights, rights of local communities and gender. 

Sarasehan Sosialisasi Putusan MK No 35 dan Musda AMANDA Paer Daya-Lombok

Lombok Utara. Pelaksanaan Sarasehan Sosialisasi Putusan MK 35 diselenggarakan bersamaan dengan acara Musda Amanda Paer Daya-Lombok Utara pada hari Minggu 27 Oktober di Desa Sesait, Lombok Utara. Dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada ALLAH SWT dan Berkat Do’a Para Leluhur serta dukungan semua kawan acara bisa berjalan lancar dan sukses. Sarasehan Sosialisasi Putusan MK 35 di Wilayah AMANDA Paer Daya Lombok Utara dibuka oleh Wakil Bupati Lombok Utara H. Najmul Ahyar,

DPR Sulut akan Alih Fungsi Hutan Adat Menjadi Pertambangan

Manado, 28 Oktober 2013 — DPR Sulawesi Utara dikabarkan akan menetapkan Rancangan Tata Ruang Wilayah di Provinsi Sulawesi Utara hari ini, Senin (28/10) pukul 14.00 WITA. Sekitar 14.900 hektare hutan, termasuk hutan adat, akan dialih-fungsi menjadi pertambangan. Selain rencana ini, telah ada 64 izin konsesi di hutan yang diberikan kepada pertambangan, di antaranya tambang pasir besi di Pulau Bangka dan emas di Likupang. Informasi ini disampaikan oleh Matulandi Supit, Ketua

Media Arus-utama dan Masyarakat Adat

Pontianak, 23 Oktober — Kali pertama saya menginjakkan kaki di Medan, provinsi Sumatra Utara adalah atas undangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk berbagi pengalaman di Skills Sharing Exchange Workshop and Visit. Pada hari kedua lokakarya (9 Oktober 2013), saya berbagi tentang bagaimana media memberi power kepada masyarakat akar-rumput (grassroot) yang selama ini akrab disebut citizen journalist (CJ) atau jurnalisme warga. Pesertanya tidak banyak, terdiri dari sahabat-sahabat dari Thailand, Nepal,