Berita

Kompleksitas Kebijakan Pemerintah Tentang Kehutanan dan Penerapan Strategi Nasional REDD+ Serta Implikasinya Terhadap Masyarakat Adat Jakarta 26 November 2013. Ketidak harmonisan perundang-undangan dapat terjadi, baik  secara horizontal (antar sektor) maupun vertikal (antara pemerintah pusat maupun  daerah). Untuk mengurai ketidak harmonisan tersebut serta untuk menggali masukan dari para ahli dan utusan pemerintah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengadakan Konsultasi Nasional ke II pada tanggal 26 November 2013 di Hotel Grand Alia

Nyaki kuh tatap pai’ mu, akam icak muh panyakit kare bereng Nyaki kuh baun atoi muh, angat atoimu sarongin, tau malaksana dengan atoi barasih Nyaki kuh liko muh, nonga kakuatan utok Nyaki kuh balo muh, akam nagkalau pikiran je panik (Sebuah doa diucapkan Mantir Adat sembari menempelkan uang logam yang dilumuri darah ayam ke bagian tubuh mereka) Pagi di hari pertama pelatihan, enam piring diletakkan di atas tikar khusus yang

Jika biasanya pelatihan pemetaan partisipatif wilayah adat di Kalimantan Tengah  difasilitasi oleh Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), kini komunitas adat sudah mampu memfasilitasi pelatihan tersebut. Komunitas Tumbang Bahanei telah dua kali memfasilitasi pelatihan pemetaan komunitas AMAN Kalimantan Tengah lainnya. Pertama pelatihan pemetaan partisipatif wilayah adat Komunitas Tumbang Marikoi  pada bulan September lalu,  kemudian pelatihan di Komunitas Karetau Sarian pada tanggal 8 November. Tim fasilitator Komunitas