Berita

PT. NHM Dapat Emas, Masyarakat Dapat Limbah Ternate – Massa aksi yang tergabung dalam Front Penyelamat Teluk Kao, pada hari Selasa, 17 Desember 2013 turun ke jalan mendesak pemerintah segera mencabut izin Kontrak Karya PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM), perusahan tambang emas asal Australia yang melakukan penambangan di wilayah adat Suku Pagu, Malifut, Halmahera Utara. Aksi yang melibatkan 24 organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswa (AMAN Malut, BPAN Malut, PEREMPUAN AMAN, Togamaloka,

  Jakarta 17 Desember 2013-Keputusan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sejak Kongres II-III dan Ke IV di Tobelo tahun 2012 mendorong dan membekali kader-kadernya memasuki arena politik agar dapat menempatkan utusan-utusan terbaiknya duduk di dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat tingkat daerah maupun nasional, sebagai utusan masyarakat adat diharapkan bisa membawa perubahan. Untuk melaksanakan amanat Kongres tersebut Pengurus Besar AMAN menyelenggarakan rangkaian kegiatan ‘Konsolidasi Perutusan Politik Masyarakat Adat untuk Parlemen’ yang

Kab. Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, 10 Desember 2013 – Gerakan masyarakat adat se-Nusantara saat ini mendorong percepatan  pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Masyaraat Adat (PPHMA). Gerakan ini didukung sepenuhnya oleh komunitas-komunitas masyarakat anggota AMAN karena diyakini mampu menjawab kondisi-kondisi (kemiskinan, pelanggaran HAM, Konflik) yang terjadi  di tengah masyarakat adat di Indonesia. “Adalah langkah maju, jika RUU ini disahkan menjadi Undang-undang, namun akan menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah

Jakarta 14 Desember 2013. Rumah Pengurus Besar Aliansi Masyarakat kedatangan tamu penting dari Ketungau Sintang, Temenggung Wilman bersama 3 orang temannya membawa tumpukan kasus sengketa dengan perusahaan sawit dan aktivitas penambangan emas tanpa ijin (PETI) pada tanggal 9 Desember 2013 lalu. Mereka baru saja mengirimkan surat pada Gubernur Kalimantan Barat dengan tembusan ke beberapa Menteri dan Sekjen AMAN. Menurut informasi yang disampaikan oleh Temenggung Wilman, mereka sedang menggugat kewenangan Inspektur