Pembahasan RUU Masyarakat Adat Lambat, AMAN Gelar Konsultasi Nasional

AMAN-Jakarta, 22 Mei 2014 – “Sudah satu tahun  Sidang paripurna DPR resmi mengadopsi Rancangan Undang–Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak  Masyarakat  Adat (RUU PPHMA) sebagai salah satu RUU inisiatif DPR-RI untuk dibahas bersama-sama dengan Pemerintah,” ujar Direktur Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Erasmus Cahyadi, “Namun, satu tahun telah terlewati tanpa perkembangan signifikan.” Hingga kini, lanjust Erasmus, publik, khususnya masyarakat adat hanya mengetahui bahwa DPR-RI telah membentuk Panitia Khusus (PANSUS).

Undangan Wartawan, Deklarasi Dukungan AMAN kepada Jokowi-JK

Perihal  : Liputan Deklarasi Dukungan AMAN kepada Jokowi Kepada Yth, Kawan-kawan wartawan Di Tempat Dengan hormat, Jika tidak ada aral melintang, pemilihan umum presiden (Pilpres) akan diselenggarakan dalam beberapa bulan ke depan. Pilpres ini mempunyai arti penting bagi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), karena persoalan yang menyangkut masyarakat adat mengharuskan adanya komitmen dan juga keberpihakan seorang presiden terhadap masyarakat adat. Setelah mencermati visi dan misi pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo/Jokowi

(Siaran Pers) Tugas Utama Pemimpin Baru Indonesia; Penyelamatan Hutan dan Penyelesaian Konflik

Siaran Pers dalam Rangka 3 Tahun Moratorium Hutan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global Jakarta, 21 Mei 2014. Pemimpin baru Indonesia harus memiliki komitmen yang lebih kuat untuk menyelamatkan hutan dan gambut serta menjamin hak dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal. Hal ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global dalam Konferensi Persnya di Hotel Puri Denpasar, Jakarta pada 21

Undangan untuk Wartawan Konsultasi Nasional RUU Masyarakat Adat

Kepada Yth, Kawan-kawan wartawan Di Tempat Dengan hormat, Pada bulan April 2013 yang lalu Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA) telah resmi menjadi salah satu RUU inisiatif DPR. Artinya RUU tersebut telah siap dibahas bersama sama dengan Pemerintah. DPR sendiri bahkan telah membentuk PANSUS dan di sisi Pemerintah, Presiden telah menunjuk 4 (empat) kementerian yang mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU PPHMHA. Namun, hingga saat

Presiden Terpilih Harus Laksanakan Rekomendasi Inkuiri Nasional KOMNAS HAM

AMAN, Jakarta.  Hari ini, bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2014, Komisi Nasional (KOMNAS) Hak Asasi Manusia (HAM) meluncurkan Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan adalah suatu inkuiri (penyelidikan menyeluruh) terhadap masalah HAM yang sistematis dan masyarakat umum (adat) diundang untuk berpartisipasi. Inkuiri nasional  dimulai sejak tanggal 20 Mei 2014. Hasil

Konflik Lahan, Masyarakat Adat Batu Daya Ditangkap Aparat

Aman, Kalbar. Pagi itu, Senin (5/5), sekitar pukul 06.00 waktu setempat. Aparat gabungan dari kepolisian (Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat/Kalbar) tiba di Desa Batu Daya mengendarai 8 unit mobil terdiri dari 7 mobil strada dan 1 mobil dalmas serta 1 unit sepeda motor vixion warna hitam yang dikendarai dua orang aparat. Pagi itu juga, aparat bertemu dengan Bapak Antonius Sintu (35 th) dan Bapak Liber. Keduanya ditodong oleh aparat bersenjata sehingga

Bencana Longsor dan Banjir di Komunitas Masyarakat Adat Pattallassang

Kabar duka itu datang dari komunitas masyarakat Adat Pattallassang. Pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WITA telah terjadi bencana longsor dan banjir bandang yang terjadi di komunitas masyarakat adat Pattallassang di Dusun Pattallassang, Desa Pao, Kec. Tombolo Pao, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bencana itu disebabkan oleh hujan deras dan jebolnya bendungan irigasi di Sungai Salassara. Hujan mulai turun tanggal 11 Mei 2014 dari sore hari dan sekitar pukul