Siaran Pers

Jakarta, AMAN.or.id—Lebih dari 15 organisasi masyarakat sipil yang peduli akan isu perempuan, lingkungan, masyarakat adat dan demokrasi berkumpul pada 1 Agustus 2018 di Jakarta untuk urun rembug mengenai substansi RUU Masyarakat Adat. Saat ini, RUU yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan para pendukungnya, masih dalam proses persetujuan di DPR. RUU ini perlu mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat sipil yang lebih luas. Ini mempertimbangkan bahwa Masyarakat Adat adalah

Putusan MK No. 35/PUU-X/ tahun 2012 tentang hutan adat bukan hutan negara, segera  merubah kebijakan negara terhadap pengelolaan wilayah hutan di Indonesia. Paska Putusan MK 35, DPRD Tobasa menginisiasi Rancangan Perda Tanah Ulayat, pada bulan November 2017 diketuk palu menjadi Perda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat. Namun, sampai saat ini Perda tersebut tidak kunjung diputuskan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Padahal Masyarakat Adat sudah lama menunggu sebagai payung hukum untuk

Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Maluku, setelah mencermati masalah kekurangan bahan makanan yang berdampak kematian 3 (tiga) orang (1 orang tua jompo dan 2 orang balita, 1 di antaranya cacat) yang terjadi pada masyarakat suku pedalaman Mausuane di Seram Utara, Kecamatan Timur Kobi, Maluku Tengah, wilayah petuanan Negeri Maneo Rendah hendak menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut: Petuanan Seram Utara