Siaran Pers

SIARAN PERS  AMAN: TAGIH JANJI NAWACITA “Pembentukan Satgas dan Pengesahan RUU Masyarakat Adat sangat Mendesak “

Jakarta, 17/03/2016 – Meskipun telah banyak perubahan yang dilakukan pemerintahan Jokowi di tahun keduanya namun Janji Nawacita yang disampaikan di awal pemerintahan mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat belum diwujudkan, dan bahkan tidak menjadi prioritas pemerintah. Padaha saat ini terus terjadi konflik perampasan tanah, kriminalisasi terhadap masyarakat adat di dalam kawasan hutan. Demikian dikemukakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Diskusi Pbulik 17 tahun berdirinya AMAN. Diskusi publik yang bertema “Menagih

Siaran Pers: DPRD Sumut Melalui Komisi A Mendukung KMAN V “Mewujudkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumatera Utara”

Kamis 10/03/2016, Panitia Penyelenggara Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke V (KMAN V) mengadakan audiensi dengan Komisi A DPRD Sumatera Utara. Bertempat di Ruang rapat Komisi A DPRD Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No.5, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara yang langsung diterima oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara Sarma Hutajulu, Ricard Sidabutar ( Wakil Ketua), Herman Sembiring (Anggota Komisi A). Dari pihak panitia penyelenggara KMAN V dihadiri oleh

Siaran Pers: Warga Kendeng Pati Mengetuk Keadilan Hakim PTTUN Surabaya.

“KENDENG NJEJEGKE ADIL” Surabaya. Lebih dari 200 warga dari Pegunungan Kendeng Utara dari Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo pada Rabu 24 februari 2016 mendatangi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya mencoba mengetuk hati dan pikir dengan menyampaikan pesan melalui doa dan audensi kepada majelis Hakim yang akan memutus Banding gugatan terhadap izin lingkungan pendirian pabrik dan penambangan PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS)anak perusahaan PT. Indocement Tbk. Kedatangan warga yang

Siaran Pers: Menghadirkan Masyarakat Adat Talang Mamak dalam Negara Republik Indonesia Melalui Peta Wilayah Adat

Indragiri Hulu, 16 Febuari 2016 – Masyarakat Adat Talang Mamak dan Pengurus Daerah AMAN Indragiri Hulu secara resmi  menyerahkan peta wilayah adat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peta wilayah adat yang diserahkan sejumlah 15 Kebatinan Suku Talang Mamak dengan total luasan sekitar 195.861 Hektar diterima langsung oleh Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) Bapak Dr. Hadi Daryanto DEA. Masyarakat adat Talang

AMAN Kalbar mendesak Pemerintah di Kalimantan Barat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Pada 12 mei 2013 Mahkamah Konstitusi membacakan putusan dengan Nomor 35/PUU-X/2012 atas Judicial Review yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terhadap Undang undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan. Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan “Hutan Adat bukan Hutan Negara melainkan Hutan Hak yang berada di wilayah Masyarakat Adat”. Pasca putusan tersebut Pemerintah mengambil langkah strategis dengan membuat beberapa peraturan namun Pemerintah

Jelang Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) V Masyarakat Adat Serukan Pemerintah Lakukan Tindakan Nyata

SIARAN PERS Medan, 3 Februari 2016. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyerukan kepada Pemerintah RI untuk segera melakukan tindakan nyata terkait hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia. Seruan tersebut disampaikan di Medan (Rabu, 03/2), dalam Konferensi Pers terkait persiapan pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke V. Hadir sebagai narasumber dalam siaran pers ini adalah Panitia Penyelenggara KMAN V, antara lain Alfi Syahrin dan Saurlin Siagian selaku Panitia Pengarah (SC), Arifin Saleh

AMAN Tuntut Jokowi Penuhi Janji Hadirkan UU Masyarakat Adat

SIARAN PERS  AMAN Tuntut Jokowi Penuhi Janji Hadirkan UU Masyarakat Adat 70 Juta Masyarakat Adat Kecewa RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) Gagal Masuk Daftar Prioritas Program Legislasi Nasional 2016 Jakarta, 27 Januari 2016 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan terus menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kehadiran UU PPHMA langkah penting