“Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Adat”

Konsultasi Nasional Perempuan AMAN Jakarta 30 Mei 2014 – Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) menyelenggarakan Konsultasi Nasional untuk mendapat masukan bagaimana menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan adat dan anak. Konsultasi ini berlangsung di Hotel Gren Alia Cikini, Jalan Cikini raya  (30 Mei 2014). Disamping kehadiran anggota DAMANAS Aleta Ba’un bersama pengurus  Perempuan AMAN, juga hadir perwakilan lembaga-lembaga pengkaji masalah-masalah perempuan, seperti LBH Apik, Huma, Komisi Perlindungan Anak

Suara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Untuk Jokowi-JK

“Jokowi adalah orang yang tidak punya kontraversi dengan masyarakat adat” Jakarta, 23 Mei 2014. “Meskipun pasangan Pak Jokowi dan Jusup Kalla tidak datang, kami memastikan acara deklarasi ini sudah pasti jadi meski tanpa kehadiran mereka, karena sudah diputuskan dan harus dinyatakan,” ucap Sekjen AMAN Abdon Nababan saat membuka acara deklarasi mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla  yang diselenggarakan di Hotel Ibis Tamarin, Jalan Wahid Hasyim Jakarta (23/5/2014). “Deklarasi ini prosesnya panjang, kami

Banyak Peraturan Inisiatif Dan Kebijakan Yang Berlaku

“Konsultasi Nasional RUU PPHMA” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 22 Mei 2014 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan konsultasi nasional dalam rangka mengupas dan mendiskusikan Draft Rancangan Undang-Undang Pengakuan – Perlindungan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) berlangsung di Hotel Grand Tropic Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat. Nara sumber dalam konsultasi ini adalah Ketua Pansus RUU Pengakuan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA) DPR RI, Himatul Aliyah Setyawati,

(Siaran Pers) Tugas Utama Pemimpin Baru Indonesia; Penyelamatan Hutan dan Penyelesaian Konflik

Siaran Pers dalam Rangka 3 Tahun Moratorium Hutan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global Jakarta, 21 Mei 2014. Pemimpin baru Indonesia harus memiliki komitmen yang lebih kuat untuk menyelamatkan hutan dan gambut serta menjamin hak dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal. Hal ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global dalam Konferensi Persnya di Hotel Puri Denpasar, Jakarta pada 21

Siaran Pers, AMAN Surati Presiden Segera Tindak Lanjuti Putusan MK 35

Siaran pers, setahun putusan MK 35 Jakarta, 13 Mei 2014 – Setelah setahun dikeluarkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Karena itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan mengirim surat terbuka kepada Presiden SBY dan juga nanti presiden terpilih periode 2014 – 2019 untuk segera mengimplementasikan putusan tersebut. Langkah

Jokowi Bertemu Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

  Jakarta 2 Mei 2014 – Calon Presiden PDI P, Joko Widodo bertemu dengan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di  Hotel Oria, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini Jokowi mendengarkan secara langsung suara Masyarakat Adat yang disampaikan Dewan AMAN Nasioanl dari  Papua Ibu Ludia Mentasan , Kalimantan Ibu Ariana dan Sumatera Pak Alfi Syahrin. Menanggapi keluhan masyarakat adat, terutama tentang perampasan negara atas tanah ulayat, tak bisa