Telah Lahir Perbub Malinau tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat

AMAN, 22 Januari 2015. Di tengah hiruk pikuk tahun politik di 2014 silam, telah lahir Peraturan Bupati (Perbub)  Malinau tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA). Secercah cahaya dalam perjuangan masyarakat adat nusantara.   Berlahan tapi pasti, perjuangan masyarakat adat nusantara untuk merebut kembali hak-haknya mulai menemui titik terang dalam perubahan kebijakan. Titik terang itu berasal dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.   Pada November 2014 silam, telah diundangkan  Perbub Malinau

UU Perkebunan Setelah Direvisi DPR Pasca Judicial Review

AMAN, 20 Januari 2015-UU Perkebunan yang telah di Revisi oleh DPR pasca di JR oleh masyarakat sipil. Apa saja isinya? Secara cepat ada tiga pengelompokan di UU Perkebunan ini : Pengelompokan pertama : Bagian awal isi UU ini yang lebih banyak mengatur terkait dengan tata cara membuat atau mendirikan Perkebunan, pasal-pasal yang mengatur soal ini adalah : – Pasal 1 : Cukup Jelas mengistilahkan Hak Ulayat , Masyarakat Hukum Adat,

Siaran Pers AMAN Kalbar, Masyarakat Adat Semunying Jaya Gugat PT. Ledo Lestari

AMAN Kalbar, Masyarakat Adat Semunying Jaya menggugat PT Ledo Lestari. pada 16 Desember 2014 lalu, melalui kuasa hukum Agatha, Roslaini dan Dunasta dari Masyarakat Adat Law Firm mendaftarkan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum, di Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Nomor 16/pdt.G/2014/PN Bengkayang. Pada tanggal 13 Januari 2015 ini Pengadilan Negeri Bengkayang akan melaksanakan sidang perdana dengan agenda pembukaan sidang.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Temui Menteri Koperasi dan UKM

Kemenkop, AAG Ngurah Puspayoga –  proses legalitas Koperasi AMAN Mandiri (KAM) akan segera  diselesaikan  Jakarta 24 November 2014 – Pengurus Besar Alinasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diterima Bapak Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia) untuk melakukan audiensi. Pertemuan yang berlangsung di lantai 8, Kemenkop dan UKM berlangsung dari jam 10.30 sampai dengan jam 11.45 WIB. Pertemuan ini, menindaklajuti proses surat permohonan audiensi PB AMAN kepada

Peraturan Bersama Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan

AMAN, 20 November 2014. Pada bulan Oktober 2014 lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan bersama tiga kementerian (Kementerian Dalam Negeri, Kehutanan dan Pekerjaan Umum) dan Badan Pertahanan Nasional (BPN). Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dari munculnya peraturan bersama itu adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara. Selengkapnya peraturan bersama itu dapat diunduh/download di link ini. perber_penguasaan_tanah_hutan.pdf_compres_

Panduan Praktis bagi Wartawan untuk Meliput Persoalan Masyarakat Adat

AMAN, 12 November 2014. Isu masyarakat adat adalah isu yang sensitif dan berbeda dengan isu lainnya. Dalam meliput persoalan masyarakat adat, wartawan harus memahami karakteristik dari masyarakat adat tersebut. Terkait dengan itulah panduan untuk wartawan tentang isu masyarakat adat ditulis. Panduan praktis bagi wartawan untuk meliput isu masyarakat adat itu dapat diunduh/download di link ini.Panduan Praktis Media Masyarakat Adat__versi web-1

Komik Hak Masyarakat Adat atas Pembangunan

AMAN, 12 November 2014. Masyarakat adat memiliki hak atas pembangunan. Namun, tidak banyak yang mengetahui hak tersebut, termasuk para pengambil kebijakan. Terkait dengan itulah muncul komik yang membahas hak masyarakat atas pembangunan. Komik tentang Hak Masyarakat Adat atas pembangunan ini dibuat untuk memudahkan pembacanya memahami hak tersebut. Dengan pemahaman tentang hak itu maka, jalannya pembangunan tidak akan lagi menyingkirkan hak-hak masyarakat adat. Komik tersebut dapat diunduh atau download di link