[dm]109[/dm]
[dm]110[/dm]
[dm]111[/dm]

(Siaran Pers Bersama) Desak Polda Metro Jaya Umumkan Hasil Penyidikan Pembunuhan Jopi Perangin-angin

SIARAN PERS BERSAMA MENDESAK POLDA METRO JAYA MENGUMUMKAN HASIL PENYIDIKAN SEMENTARA PERISTIWA PEMBUNUHAN AKTIVIS LINGKUNGAN, JOPI PERANGIN-ANGIN Solidaritas untuk Jopi, sebuah koalisi organisasi lingkungan dan sosial serta individual yang memperjuangkan keadilan bagi Jopi Perangin-angin, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan sementara terhadap peristiwa penusukan aktivis lingkungan, Jopi Perangin-angin pada hari Sabtu, 23 Mei 2015. Akibat penusukan tersebut, Jopi tewas sekitar pukul 06.00 WIB setelah sebelumnya mendapatkan penanganan

[dm]80[/dm]

[dm]81[/dm]

[dm]82[/dm]

[dm]87[/dm]

[dm]88[/dm]

[dm]89[/dm]

(Siaran Pers) 2 tahun Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012:  Hentikan Segera Kriminalisasi Masyarakat Adat

SIARAN PERS                                                                                                                         Dapat Disiarkan Segera   Pernyataan AMAN dalam Memperingati 2 tahun Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012: Hentikan Segera Kriminalisasi Masyarakat Adat   Pemerintah diharapkan segera membentuk Satgas Masyarakat Adat untuk menghentikan berbagai kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat     Jakarta, 15 Mei 2015 – Dua tahun lalu Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan terobosan besar dalam pemulihan hak-hak masyarakat adat. MK mengeluarkan putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari

PLEDOI BAHTIAR SABANG KORBAN KRIMINALISASI, KORBAN UUP3H

SIARAN PERS NOMOR: 15/A/AMAN-SS/V/2015 BAHTIAR SABANG KORBAN KRIMINALISASI, KORBAN UUP3H. Perampasan tanah kelola rakyat terus-menerus terjadi, baik dengan alasan konsesi maupun dengan alasan lainnya termasuk kawasan hutan atau tanah milik negara. Rezim baru Jokowi-JK yang oleh banyak pihak digadang-gadang akan mendukung pelaksanaan reforma agraria ternyata menemui kekeliruan, hal tersebut tidak lepas dari kekeliruan melihat posisi kelas dan kepentingan yang dibawanya sehingga menempatkan Jokowi-JK sebagai bagian dari perjuangan rakyat. Salah satu

Pemerintah Setengah Hati  implementasikan Putusan MK No 35/PUU-X/2012

Focus Group Discussion Putusan MK 35 Tahun 2012 Jakarta 24/4/2015 – Deputi II Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 bersama perwakilan beberapa Kementrian RI diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementrian Dalam Negeri dan serta Peneliti Epistema Institute, Yance Arizona. Diskusi yang dimulai pada pukul 10:00 wib dan bertempat di Pisa Café Mahakam, Jakarta Selatan –

KPAM Sumatera Utara “Meletakkan Harapan dalam Keberagaman”

Pembentukan Perwakilan Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM) di Wilayah Sumatera Utara Hamparan Perak 19/4/2015 – Pada hari Sabtu (18 April 2015) telah dilakukan pertemuan pembentukan KPAM Wilayah Sumatera Utara di Balai Adat, Jl. Ulayat Raya SimpangTiga, Klambir Jaya No. 01, Kec.Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilakukan pertemuan pembentukan Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM) Wilayah Sumatera Utara. Pertemuan berlangsung dari jam 18.00 – 21.00 WIB. Dalam Pertemuan ini hadir