Press Release: Masyarakat Adat: Aktor Penting untuk Menjawab Penurunan Emisi di Indonesia

Bogor, 02 Desember 2015. Beberapa pihak selalu menuding  El Nino dan masyarakat (adat) sebagai faktor penyebab pembakaran hutan dan lahan selama ini. Padahal salah urus sistem pemanfaatan sumber daya hutan selama 45 tahun terakhir, yang seharusnya ditinjau kembali dan diperbaiki.  Bila tidak dilakukan maka kejadaian ini akan terus menerus terjadi setiap tahunnya. Pembakaran hutan dan lahan pada rentang bulan Januari – Oktober 2015 sebagian besar atau 72% terjadi di dalam

Press Release: Kebakaran Hutan dan Lahan: Bukan Bencana Alam, Awal Bencana Ekologi

Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia telah menjadi perhatian serius baik nasional maupun internasional. Dampak kebakaran tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia tapi juga beberapa Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Berdasarkan pantauan satelit NASA yang dirilis Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada Jum’at (2/10/2015), ada 561 titik api yang tersebar di 18 provinsi seluruh Indonesia. Luas kerusakan hutan akibat kebakaran, perambahan, pembalakan liar

Press Release: Dayak Benuaq,  Muara Tae Mendapatkan Penghargaan Equator Prize

SIARAN PERS : AMAN, FWI dan EIA MASYARAKAT ADAT DAYAK BENUAQ DI KAMPUNG MUARA TAE MENDAPATKAN PENGHARGAAN EQUATOR PRIZE   Penghargaan karna melindungi dan mengamankan hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya    Jakarta, 21 September 2015 – Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Kampung Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur, mendapatkan penghargaan bergengsi, Equator Prize, sebagaimana diumumkan secara resmi oleh Badan Program Pembangunan PBB atau UNDP dalam konferensi pers di Sekretariat PBB di New York pada hari ini. Komunitas Adat Muara Tae mendapatkan Equator Prize atas upaya mereka dalam mempertahankan, melindungi dan memulihkan hutan dan wilayah adat mereka

AMAN Meminta Majelis Hakin PN Soasio, Tidore Maluku Utara Membebaskan Bokum dan Nuhu Dari Segala Tuntutan Hukum

Jakarta 20/ 9/ 2015 – Bokum (35) dan Nuhu (40), dua orang warga Togutil Akejira sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Soasio, Kepulauan Tidore, Maluku Utara Kasus ini bermula pada penangkapan Bokum dan Nuhu, pada pukul 02.00 Wit tanggal 1 Maret 2015, di Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera. Penangkapan dilakukan oleh 10 orang anggota polisi berpakaian preman dengan persenjataan lengkap, Bokum dan Nuhu dibawa dalam pengawalan

Siaran Pers : Kertas Posisi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN Terhadap Draft Intended Nationally Determined Contribution (INDC) Indonesia

Kemajuan Indonesia yang sedemikian pesat selama ini kembali mundur jauh ke belakang ketika membaca Draft INDC yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Pemerintah. AMAN memandang bahwa pemerintah Indonesia tetap mengingkari Masyarakat Adat di Indonesia sebagai Indigenous Peoples sebagaimana tertuang dalam The UN Declaration on The Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP (Deklarasi PBB Tentang Hak-hak Masyarakat Adat), dimana Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang mendukung adopsi oleh Sidang Umum PBB pada

Tanggapan terhadap Pidato Kenegaraan Presiden:   Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat

Tanggapan terhadap Pidato Kenegaraan Presiden: Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat  “Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi  masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari,”   Jakarta, 14 Agustus 2015 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi Masyarakat Adat ketika menyampaikan Pidato perdana Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan. Ini kali pertama Presiden RI menegaskan

Press Release : Ekspansi Perkebunan Tebu Dilanjutkan, Kehidupan Masyarakat Kepulauan Aru Kembali Terancam

            Press-Release-Perkebunan-Tebu-di-Kepulauan-Aru-Tetap-Lanjut  Bogor, 22 juni 2015. Pemerintah dianggap telah melakukan pembohongan publik terkait rencana pembukaan perkebunan tebu di Kepulauan Aru. Pernyataan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang dikutip oleh media thejakartapost.com pada tanggal 18 juni 2015, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga (3) lokasi yang luasnya sekitar 500 ribu Ha untuk pembangunan perkebunan tebu di Indonesia. Tiga lokasi tersebut antara lain Kepulauan Aru, Merauke, dan Sulawesi