Publikasi

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan judicial review yang dimohonkan oleh AMAN yaitu mengenai hak konstitusional Masyarakat adat atas hutan di wilayah adatnya. Putusan ini dikenal dengan Putusan MK.35/PUU- IX/2012. Putusan MK tersebut mengakui masyarakat adat sebagai penyandang hak dan subjek hukum atas wilayah adatnya, termasuk atas hutan yang ada di dalamnya yang sebelumnya diklaim oleh negara sebagai hutan negara.

Satu tahun sejak Pemilu 2014, AMAN bekerja sama dengan PT. Prima Analityca telah melakukan sebuah kajian dan evaluasi untuk melihat kembali dan menganalisis kapasitas organisasi AMAN (dan Kader) dalam perluasan partisipasi politik termasuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh AMAN dalam agenda politik elektoral. Dengan tujuan agar hasil kajian dan evaluasi ini menjadi acuan bagi AMAN dalam menyusun metode dan strategi politik dalam upaya memperkuat upaya perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat. Merumuskan dan menyiapkan strategi politik dalam mendorong agenda-agenda

Evaluasi ini tentu saja tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan semua orang yang kami temui, yang meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami, terkadang menunggu dengan sabar karena kemacetan Jakarta yang menyebabkan kami terlambat. Kami tidak dapat menyebutkan satu-persatu karena sangat banyak (nama-nama mereka dapat dilihat di bagian annex), karena itu kami ingin menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya dan terima kasih kepada mereka semua. Evaluasi Masyarakat Adat Nusantara