Publikasi

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil
Siaran Pers

0

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan   “Pemerintah Harus Ambil Kebijakan, NIK Tidak Boleh Menjadi Penghalang Akses Vaksinasi” Syarat NIK (nomor induk kependudukan) menjadi penghalang akses vaksin bagi masyarakat adat dan kelompok rentan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan mendesak pemerintah untuk tidak menjadikan NIK sebagai syarat akses vaksin Covid-19. Jakarta, 29 Juli 2021 Pemerintah berupaya

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Surat Terbuka Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak H. Joko Widodo
Siaran Pers

0

SURAT TERBUKA   29 Juli 2021   Pak Presiden, Jangan Jadikan NIK Penghalang Akses Vaksin   Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak H. Joko Widodo    Hal: Akses Vaksin untuk Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan   Surat terbuka ini kami tujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kepala Dinas PPPA, Kepala Dinas Sosial,

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Dukungan Pada Masyarakat Adat Meluas, Presiden Jokowi Diminta Cabut Izin PT TPL
Siaran Pers

0

Jumat, 30 Juli 2021 Setelah 44 hari melakukan Aksi Jalan Kaki Tutup PT Toba Pulp Lestari, 11 perwakilan warga dari Tano Batak, di kawasan Danau Toba–yang menamakan diri Tim 11 Ajak Tutup TPL–tiba di Jakarta pada Selasa, 27 Juli 2021 usai menempuh perjalanan 1.700 kilometer dari Danau Toba, Balige, Sumatera Utara. Tiga orang dari mereka, antara lain Togu Simorangkir, pegiat literasi dan penerima Anugerah Kick Andy Heroes 2019; Anita Martha

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Galeri 0

 AMAN, WALHI, dan KPA Kritik Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pandemi yang Tak Efektif, Tak Adil, dan Abai Pada Rakyat Kecil   Jakarta, 16 Juli 2021  AMAN-WALHI-KPA mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI dalam menangani pandemi Covid-19. Surat ini meminta kepada Presiden dan DPR agar memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan memperhitungkan secara matang dampak dari berbagai kebijakan pandemi Covid-19. Ketiga organisasi ini menyoroti kebijakan PPKM dan beberapa

Share
Tweet
Pin
0 Shares

Galeri ini berisi item 2.

Siaran Pers - Permintaan Klarifikasi Tak Ditanggapi PT TPL, AMAN Siapkan Langkah Selanjutnya
Siaran Pers

0

 (Jakarta, 1 Juli 2021). Menanggapi publikasiakun Facebook Monang Simatupang per tanggal31 Mei 2021yang berisi berita bohongdan manipulatifyang menyebutkan AMANsebagai salah satu LSM pendamping dalam program kemitraan tanaman kehidupan dan tumpang sari antara beberapa komunitas adat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), AMANtelah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada PT TPL pada tanggal15 Juni 2021.Melalui surat klarifikasi tersebut AMAN meminta PTTPL untukmengklarifikasi mengenai2(dua)hal pokok, yaitu : Apakah penggunaan logo PT. TPL dalam

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Pernyataan Sikap AMAN Wilayah Tano Batak dan KSPPM atas Informasi Bohong yang Disebarkan oleh TPL
Berita

0

Balige – Selasa, 01 Juni 2021. Menyikapi isu yang berkembang terkait infografis yang diterbitkan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL), yang menyebutkan bahwa ada kelompok dampingan dari KSPPM dan AMAN Tano Batak, yang bermitra dengan PT. TPL dengan konsep Kelompok Tani Hutan (KTH), dengan ini kami menyatakan: Tidak benar bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) yang bermitra atau yang di bentuk oleh PT. TPL di Aek Napa merupakan dampingan KSPPM dan

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Siaran Pers - Komite CERD PBB Minta Pemerintah Indonesia Meninjau Kembali Omnibus Law dan Serius Mengurusi Masyarakat Adat
Siaran Pers

0

Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (Komite CERD PBB) meminta Pemerintah Indonesia untuk menyediakan bukti bahwa pemerintah telah menetapkan upaya perlindungan untuk menjamin perlindungan hak-hak Masyarakat Adat, “dalam kaitannya dengan meningkatnya perluasan kelapa sawit di tanah dan wilayah Masyarakat Adat.” “Pemerintah harus upaya-upaya serius untuk melindungi Masyarakat Adat,” kata Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jendral, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), organisasi Masyarakat Adat terbesar di Indonesia. “Komite CERD jelas meminta pemerintah Indonesia

Share
Tweet
Pin
0 Shares