infokom

Aksi Jalan Kaki Toba – Istana
Berita

0

AMAN – Aksi jalan kaki AJAK TUTUP TPL yang dilakukan Togu Simorangkir bersama TIM 11 adalah puncak akumulasi konflik-konflik pertanahan tanah ulayat dan sosial antara pabrik pulp PT Toba Pulp Lestari dengan komunitas-komunitas Masyarakat Adat di Tano Batak yang sudah berlangsung 30 tahun lebih. Trio Togu Simorangkir, Anita Martha Hutagalung, Irwandi Sirait dengan 8 orang anggota tim pendukung berjalan kaki dari Balige ke Jakarta, sejauh 1.800 kilometer, untuk menemui Presiden

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Siaran Pers - Permintaan Klarifikasi Tak Ditanggapi PT TPL, AMAN Siapkan Langkah Selanjutnya
Siaran Pers

0

 (Jakarta, 1 Juli 2021). Menanggapi publikasiakun Facebook Monang Simatupang per tanggal31 Mei 2021yang berisi berita bohongdan manipulatifyang menyebutkan AMANsebagai salah satu LSM pendamping dalam program kemitraan tanaman kehidupan dan tumpang sari antara beberapa komunitas adat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), AMANtelah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada PT TPL pada tanggal15 Juni 2021.Melalui surat klarifikasi tersebut AMAN meminta PTTPL untukmengklarifikasi mengenai2(dua)hal pokok, yaitu : Apakah penggunaan logo PT. TPL dalam

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Insiden bentrok karyawan TPL dan masyarakat adat di Natumingka (foto: Tribun Medan)
Berita

0

AMAN – Masyarakat Adat Tano Batak dan berbagai gerakan sosial-lingkungan bergolak menuntut agar pabrik pulp PT Toba Pulp Lestari Tbk. (TPL) ditutup. Perusahaan pulp ini dinilai sudah terlalu lama dan semena-mena menimbulkan kerusakan ekologis dan konflik sosial di  kawasan Danau Toba. Pergolakan gerakan AJAK TUTUP TPL ini dipicu insiden yang terjadi di Natumingka, Kec. Borbor, Kab. Toba, 18 Mei 2021 lalu. Dalam insiden itu rombongan karyawan TPL yang mau melakukan

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Civil Society Condemns Human Rights Violations against Indigenous Peoples in West Papua 
Berita

0

An ongoing armed conflict in West Papua between the Indonesian military and the separatist movement finds ordinary Indigenous Peoples caught in the middle, resulting in deaths and violations of their rights.  Since 1963, when the Indonesian government formally took administrative control of West Papua, the Indonesian National Armed Forces (TNI) have carried out security operations criticised for their violence and intimidation of Indigenous Peoples in West Papua. The TNI have stepped

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Tanah di Wilayah Adat Kalang Maghit Bukan Aset Pemda Manggarai Timur
Berita

0

Beberapa waktu lalu, DPRD Kabupaten Manggarai Timur mengeluarkan rekomendasi yang isinya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Timur untuk sertifikasi mensrtifikasi Tanah yang berada di wilayah adat Kalang Maghit, yang diklaim sebagai salah satu aset Pemda Manggarai Timur. Hal tersebut kemudian direspon oleh penasehat hukum Masyarakat Adat Kalang Maghit, dengan menyampaikan surat keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Timur, agar tidak serta merta melakukan sertifikasi terhadap tanah yang berada

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Pernyataan Sikap AMAN Wilayah Tano Batak dan KSPPM atas Informasi Bohong yang Disebarkan oleh TPL
Berita

0

Balige – Selasa, 01 Juni 2021. Menyikapi isu yang berkembang terkait infografis yang diterbitkan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL), yang menyebutkan bahwa ada kelompok dampingan dari KSPPM dan AMAN Tano Batak, yang bermitra dengan PT. TPL dengan konsep Kelompok Tani Hutan (KTH), dengan ini kami menyatakan: Tidak benar bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) yang bermitra atau yang di bentuk oleh PT. TPL di Aek Napa merupakan dampingan KSPPM dan

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Siaran Pers - Komite CERD PBB Minta Pemerintah Indonesia Meninjau Kembali Omnibus Law dan Serius Mengurusi Masyarakat Adat
Siaran Pers

0

Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (Komite CERD PBB) meminta Pemerintah Indonesia untuk menyediakan bukti bahwa pemerintah telah menetapkan upaya perlindungan untuk menjamin perlindungan hak-hak Masyarakat Adat, “dalam kaitannya dengan meningkatnya perluasan kelapa sawit di tanah dan wilayah Masyarakat Adat.” “Pemerintah harus upaya-upaya serius untuk melindungi Masyarakat Adat,” kata Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jendral, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), organisasi Masyarakat Adat terbesar di Indonesia. “Komite CERD jelas meminta pemerintah Indonesia

Share
Tweet
Pin
0 Shares