Firdaus Cahyadi

AMAN, 16 Oktober 2014. Pada tanggal 14 Oktober lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi UU P3H (Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan). Berikut risalah sidang perdana itu. Sidang perdana uji materi UU P3H di MK dimulai pada pukul 13.35 WIB hingga 14.15 WIB. Agenda sidang perdana itu adalah pemeriksaan pendahuluan. Selengkapnya risalah sidang perdana uji materi UU P3H dapat diunduh/download di link inirisalah_sidang_7113_PERKARA+NOMOR+95.PUU-XII.2014+tgl.+14+Oktober+2014

AMAN, 14 Oktober 2014. Lagi masyarakat adat mengalami kriminalisasi. Kali ini kriminalisasi menimpa masyarakat adat di Sinjai Barat, Sulawesi Selatan. Pria itu bernama Bahtiar bin Sabang. Ia adalah penduduk Dusun Sopeng, Desa Tarungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Sulawesi Selatan. Pada 28 Oktober 2013, berdasarkan surat panggilan nomor 522 /20.397/Bisbunhut, petani berusia 40 tahun itu, mendapat panggilan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. Mereka melakukan panggilan terhadap Bahtiar Bin Sabang

AMAN, 14 Oktober 2014. Musyawarah Wilayah (Muswil) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu yang dilaksanakan pada 11-13 Oktober berhasil menetapkan Ketua BPH dan Dewan AMAN Tana Luwu. Pada Muswil itu, Bata Manurun kembali terpilih menahkodai Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu pada Musyawarah Wilayah ke-II yang dilaksanakan di Battang Kec. Wara Barat kota Palopo, 11 hingga 13 Oktober 2014. Ia terpilih menjadi ketua BPH AMAN Tana Luwu masa

AMAN, 14 Oktober 2014. Hari ini (14/10), sidang uji materi UU P3H memasuki tahap pemeriksaan pendahuluan. Berikut undangan liputan untuk rekan-rekan wartawan. No : 12/Sekr-PIL-Net/X/2014 Hal : Undangan Peliputan Sidang Pendahuluan Pengujian UU Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH) Lamp : – Kepada Yth, Rekan-rekan Wartawan Media cetak/elektronik Terbitnya UU PPPH dimaksudkan untuk mencegah perusakan hutan yang masif, transnasional dengan modus operandi canggih yang telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat.

AMAN, 13 Oktober 2014. Berita buruk itu datang dari Sumatera Selatan (Sumsel). Pada hari Rabu (8/10) Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Sumsel robohkan 10 rumah masyarakat adat di daerah Sungai Petai, Banyuasin, Sumsel. Bukan hanya itu, BKSDA juga menangkap satu orang masyarakat adat (Lakoni). Ketua Pimpinan Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW-AMAN) wilayah Sumsel Rustandi Adriansah, seperti dikutip oleh website http://www.realnewssumsel.com, mengatakan bahwa lahan yang di kelolah dan di diami