Firdaus Cahyadi

kabaramansulsel. Makassar, 4/11/2014. Rumah AMAN Sulawesi Selatan terlihat sangat ramai sejak tanggal 2 November 2014, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan konsolidasi Bidang I fungsi Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan(OKK) bagi Pengurus Daerah yang ada dalam wilayah kerja AMAN Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Rumah AMAN Sulawesi Selatan, Jl. Beringin III No. 14, Kassi-kassi Makassar, 3-5 November 2014. Konsolidasi OKK tersebut dihadiri oleh 6 Pengurus Daerah AMAN masing-masing, Gowa, Sinjai,

AMAN, 4 November 2014. Kabar baik itu datang dari Kabupaten Sarolangun, Jambi. Bagaimana tidak, Bupati Sarolangun telah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Penetapan Kawasan Hutan Adat di dua desa. Langkah ini bisa direplikasi di kawasan lain. “Komitmen Masyarakat di dua desa dalam mempertahankan hutan adat atau “Imbo Larangan” sudah ada sejak dahulu dengan bukti tertulis berupa surat keterangan dari sidang tengganai dan orang tuo-tuo dusun,” ujar Menurut Riko Kurniawan, Koordinator Program

AMAN, 4 November 2014. Selasa (4/11) pukul 14.00 WIB sidang uji materi UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan P3H kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Rekan-rekan wartawan dimohon menghadiri acara tersebut Kepada Yth, Rekan-rekan Wartawan Media cetak/elektronik Di tempat Terbitnya UU PPPH dimaksudkan untuk mencegah perusakan hutan yang masif, transnasional dengan modus operandi canggih yang telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat. Namun, faktanya UU tersebut justru

AMAN, 3 November 2014. Berbagai organisasi masyarakat sipil menyatakan sikap terhadap penembakan masyarakat adat Dayak Meratus. Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh 12 aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka mengutuk kasus penembakan terhadap masyarakat adat Dayak Meratus. Pernyataan sikap 12 LSM itu dapat diunduh di Pernyataan Sikap LSM Kalsel Daftar penandatangan pernyataan sikap itu dapat diunduh di Daftar LSM Kalsel Pendukung Pernyataan Sikap