Firdaus Cahyadi

AMAN, 26 September 2014. Sekjen AMAN Abdon Nababan, berpidato di Sidang Plenary III Konferensi Masyarakat Adat Sedunia pada 23 September 2014.  Sidang Planery III itu membicarakan persoalan “Tanah, Wilayah dan Sumberdaya”.   Persoalan tanah, wilayah dan sumberdaya menjadi persoalan serius masyarakat adat di seluruh dunia. Tak jarang aktivis masyarakat adat harus mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan tanah leluhurnya dari ekspansi perkebunan dan pertambangan milik pemodal besar.   Pada awal September ini

AMAN, 24 September 2014. Di dalam forum konferensi masyarakat adat se-dunia (WCIP/World Conference on Indigenous People) di New York, AMAN mengeluarkan pernyataan terkait dengan persoalan masyarakat adat di Indonesia. Berikut pernyataan sikap AMAN di WCIP. World Conference on Indigenous Peoples 22-23 September 2014, UN Headquarter, New York Round Table 2: Implementing the Rights of Indigenous Peoples at the national and local level Statement of Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Delivered by

AMAN, 11 September 2014. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan uji materi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Berikut siaran pers koalisi masyarakat sipil tersebut. **** SIARAN PERS-Tim Advokasi Anti Mafia Hutan “Menerabas Logika Terbalik Regulasi Koruptif” [Jakarta, 10 September 2014] – Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (PPPH) menjadi contoh yang tepat untuk

AMAN, 10 September 2014. “Pala dan Cengkeh itu yang menghidupkan kami selama ini, dari situ kami bisa makan setiap saat,  sekolah kananak,  bangun rumah,  naik haji, bukan Sawit,” ungkap Bakri Sanun salah satu warga Masure, “Jadi kalau pemerintah mau menggantikan dengan pohon Sawit, itu akan membuat kami kehilangan segalanya yang sudah kami bangun selama ini.”   Pemerintah kabupaten Halmahera Tengah memberikan izin kepada PT Manggala Rimba Sejahtera dengan luas 11.870