AMAN

Konflik wacana pembangunan waduk Lambo di wilayah adat Rendu Nagekeo sejak tahun 1999 yang tak kunjung tuntas, mendorong warga Rendu, Ndora dan Lambo yang tergabung dalam Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL), didampingi Sinung Karto, Kadiv Penanganan Kasus dan Perlindungan HAMPB AMAN menemui Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsan RI tanggal 17 Mei di Jakarta. Alvin Lie, Anggota Ombudsman RI menerima warga Rendu-Nagekeo yang diwakili oleh Bernadinus Gaso, Willybrodus Bei

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif, mengatakan industri pertambangan termasuk proyek yang tertutup, sehingga korupsi sumber daya alam (SDA) tergolong sulit ditelusuri bukti-bukti kerugian negara. Pernyatan itu disampaikan Laode dalam diskusi publik bertema “Korupsi Sumber Daya Alam di Tahun Politik,” di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Mei. “Membuktikan kerusakan lingkungan lebih mudah daripada membuktikan tindak pidana korupsi, apalagi kalau transaksinya di

Perwakilan Masyarakat Adat Rendu, Ndora dan Lambo yang tergabung di dalam Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL), mendatangi PB AMAN di Jakarta, tanggal 4 Mei untuk mengadukan kasus kekerasan yang masih terjadi di wilayah adatnya, terkait rencana pembangunan waduk Lambo yang terus ditolak oleh Masyarakat Adat di desa Rendu Botuwe, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris FPPWL, Willybrodus Bei Ou menyampaikan situasi terakhir paska aksi kekerasan tanggal

Saat ini, dunia pendidikan formal di Indonesia masih fokus pemberian materi secara teori, kepada para anak didik, sedangkan pembekalan ilmu disertai praktiknya masih minim. Hal ini membuat siswa kesulitan menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku sekolah formal. Untuk itu, pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang baru, untuk mendorong peserta didik memahami penerapan ilmu yang diperoleh di kelas di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga aspek pengalaman mendapatkan pengetahuan dan perasaan empati dalam

Jakarta, (21/04/18) – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap komunitas adat di wilayah konservasi, konflik dan terisolir yang terancam tak dapat menggunakan hak pilih karena tidak memiliki kepastian hukum atas wilayahnya sehingga tidak bisa didaftarkan di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jauh dari jangkauan penyelenggara pemilu. Masyarakat Adat terancam tidak terakomodir di dalam Daftar Pemilih Tetap