admin

Rilis Pers: Kekerasan Terhadap Masyarakat Adat Terus Meningkat

Pada 2013 AMAN telah menangani 143 kasus kekerasan terhadap masyarakat adat. Jakarta, 27 Januari 2014 – Konflik disertai kekerasan berupa perampasan tanah, wilayah, dan sumber daya alam di wilayah adat akan terus meningkat pada tahun ini, jika pemerintah tidak serius mengimplementasikan dan menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/PUU-X/2012 bahwa hutan adat bukan lagi sebagai hutan negara. Perkembangan perjuangan hak masyarakat adat dipaparkan dalam Konferensi Pers “Catatan Awal Tahun AMAN:

Asian indigenous peoples, media participate in the Indigenous Voices in Asia (IVA) Skills Sharing Workshop

Quezon City, Philippines–Indigenous peoples, indigenous peoples rights activists and media practitioners from five countries in Asia gather in Manila to share their skills and experiences in engaging with the media on indigenous peoples’ issues in the region. The Skills Sharing and Exchange Workshop is held in the University Hotel of the University of the Philippines Diliman from January 22-23. “Indigenous peoples across countries face the same problem of being under-reported

 Putusan Praperadilan PN Klas II Bintuhan Kesampingkan Cacat Materil Penangkapan Masyarakat Adat

Release: Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) Palembang, 23 Januari 2014: PPMAN – Penangkapan terhadap 4 (empat) orang warga komunitas adat Semende Dusun Lamo Banding Agung, Kab. Kaur Provinsi Bengkulu oleh Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Polres Kaur dalam operasi gabungan pada tanggal 23 Desember 2013, berujung pada sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Klas II Bintuhan, dimana 4 (empat) orang yang ditangkap melalui kuasa hukumnya (Tim Pembela

Komunitas Masyarakat Adat Hulu Ongkag,laksanakan pemetaan wilayah adat, agar tak dirampok perusahaan tambang emas PT Arafura Mandiri Semangat

Perda Perlindungan Hak Masyarakat Adat Akan Disahkan Tahun Ini 23 Januari 2014 Bolaang Mongondow. Masyarakat adat Desa Tanoyan Utara dan Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), akhirnya dapat bernafas lega setelah polemik tentang pemetaan wilayah tanah adat terjawab lewat Rapat Dengar Pendapat DPRD, Bolaang Mongondow. Dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang dilakukan di ruang paripurna, Rabu (22/ 01) kemarin, DPRD menghadirkan dua pihak yang

Citizen Report: Pendidikan Kader Penggerak PW AMAN Sulsel Ditutup

Laporan: Taufik Hasyim, (Peserta dari utusan komunitas Alla PD Massenrempulu)Kegiatan pendidikan kader penggerak (community organizer) yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Sulsel malam ini resmi ditutup. Kegiatan yang dimulai sejak tgl 19 Januari-21 Januari di Gedung STIE AMKOP ini berlangsung cukup lancar. “Pelatihan ini memang sengaja digelar untuk melatih para kader AMAN dari beberapa PD (Pengurus Daerah) dalam memajukan masyarakar adat di komunitas masing-masing. ”

Rilis Pers: Permenhut P.62 Melanggar Putusan MK35

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan sikap resminya menolak Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut-II/2013, Selasa (21/1). P.62 dinilai melanggar Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, mengabaikan reformasi hukum tentang kehutanan, dan merugikan masyarakat adat sehingga harus dicabut. Salah satu pengabaian itu nyata di Pasal 17 yang mengingkari status masyarakat adat sebagai subjek hukum dengan tidak memasukkannya ke dalam kategori pihak ketiga. “Legalitas masyarakat adat sebagai subjek hukum atas hutan adat

Potensi SDA Milik Masyarakat Adat Adalah Solusi Dunia

Bogor, 20 Januari 2014. Bertempat di Cico Resort, Biro EKOSOB dan Komunitas Masyarakat Adat Nusantara berkumpul untuk membicarakan pengelolaan sumber daya alam milik komunitas Masyarakat Adat agar bisa dikelola menjadi bisnis yang menguntungkan masyarakat adat. Potensi Sumber Daya Alam milik Masyarakat Adat lebih banyak diambil dan dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi  di Indonesia, sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang cukup menghawatirkan dan berdampak terjadinya bencana ekologis. Selama ini, bisnis yang dibangun