admin

Pemetaan Wilayah Adat Jembatan Emas untuk Forest Governance
Berita

0

Masyarakat Adat Internasional menyambut baik dan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi No.35/2013 sebagai kunci forest governance di Indonesia Jakarta, 5 September 2013 – Masyarakat Adat seluruh dunia menyatakan pemetaan sebagai alat penting untuk inisiatif mereka dalam membangun sistem informasi dan pemantauan berbasis masyarakat. Karena itu pemetaan wilayah adat merupakan jembatan emas untuk memperbaiki forest governance secara menyeluruh sehingga konflik-konflik hak penguasaan di kawasan hutan bisa diselesaikan. Hal tersebut salah satu bagian

Share
Tweet
Pin
0 Shares
AMAN Desak Pemkab Landak Keluarkan Perda Hutan Adat
Berita

0

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar mendesak agar Pemerintah Kabupaten Landak mengeluarkan Perda untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sesuai putusan MK tersebut, Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara. Satu diantara pengurus AMAN Kalbar, Glorio Sanen menjelaskan putusan MK tersebut keluar atas permohonan Judicial Review atau Uji Materi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Konflik Agraria: Antara Tanah Tuhan dan Tanah Tuan-Tuan
Berita

0

7 April 2012. KONFLIK agraria masih saja merambah Nusantara, di televisi, di radio dan di  koran-koran terus saja menjadi berita utama. Tanah adalah salah satu obyek yang sering menjadi rebutan dan perdebatan. Tidak jarang berkembang menjadi pertikaian yang tak berkesudahan. Mewujudkan rasa keadilan dalam sektor agraria atau kebumian sudah menjadi keharusan semua pihak, baik dalam azas ketegasan hukum Negara maupun azas kepatutan Masyarakat Adat. Untuk itu penting dipahami dan direnungi

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta Tolak Bermitra dengan TPL
Berita

3

Jakarta 2 September 2013. Tawaran kemitraan yang disampaikan oleh Dirjen Bina Usaha Kementerian Kehutanan bersama TPL ditolak utusan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta.Pertemuan yang berlangsung di Gedung Sonokeling, Manggala Wanabakti ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas kunjungan kerja Bambang Hendroyono Dirjen BUK Kehutanan, pada 29 Mei 2013 lalu ke wilayah Kecamatan Pollung, Kab Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Tawaran untuk bermitra tersebut adalah upaya Dirjen Bina Usaha untuk menyelesaikan permasalahan lahan antara TPL

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Indigenous communities deploy high-tech mapmaking to staunch global land grab Published On Friday, August 30, 2013
English

1

Published On Friday, August 30, 2013 SAMOSIR, NORTH SUMATRA (30 August 2013)—With governments, loggers, miners and palm oil producers poaching their lands with impunity, indigenous leaders from 17 countries gathered on a remote island in Sumatra this week to launch a global fight for their rights that will take advantage of powerful mapping tools combined with indigenous knowledge to mark traditional boundaries. “It’s amazing to see indigenous groups from all

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Pemetaan Partisipatif Butuh Harmonisasi Lokal dan Nasional
Berita

0

Tuktuk, 27 Agustus 2013. “Untuk memajukan pemetaan partisipatif, perlu harmonisasi antara kebijakan nasional dan lokal,” papar Mina Susana Setra, Deputi II PB AMAN- Advokasi, Hukum & Politik. Pernyataan ini disampaikan pada hari ke-tiga Konferensi Global Pemetaan Partisipatif Komunitas di wilayah-wilayah Masyarakat Adat, Selasa (27/8). Melalui presentasi tersebut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah baik lokal maupun nasional, untuk melibatkan Masyarakat Adat dalam pembuatan serta keputusan perencanaan spasial lokal dan

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Investigasi Media ke PT Toba Pulp Lestari & Komunitas Sipituhuta-Pandumaan
Berita

0

Tele 26 Agustus 2013. Para jurnalis dari berbagai media nasional mengunjungi wilayah konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan komunitas adat Pandumaan-Sipituhuta di Kabupaten Humbang-Hasundutan, Sumatera Utara. Tim kunjungan menjadi lengkap dengan hadirnya Kordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Kasmita Widodo, Rahman Adi Pradana dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), serta Jhon Toni Tarihoran dari AMAN Tano Batak. Dua warga Sipituhuta-Pandumaan, Pandiangan (Ama Kristina) dan

Share
Tweet
Pin
0 Shares