admin

 RUU Desa atur keberadaan desa adat

Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa, Khatibul Umam Wiranu mengatakan, dalam RUU Desa, telah diatur tentang keberadaan desa adat. “Dalam RUU Desa, pengakuan tentang desa adat diatur keberadaanya dan tidak ada kendala,” kata Umam di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis. Dalam RUU Desa, desa adat merupakan persekutuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan hak asal usul dan sejarah perkembangan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Desa adat memiliki batas-batas wilayah

Pelatihan Staff Keuangan Pengurus Wilayah AMAN

Bogor, 12 September 2013 Staff SICoLIFe PB AMAN melakukan peningkatan kapasitas bagi staff keuangan di Pengurus Wilayah. Pelatihan peningkatan kapasitas tersebut merupakan kelanjutan dari pelatihan-pelatihan sebelumnya terkait sistem pelaporan keuangan organisasi AMAN menggunakan system accurate. Pelaksanaan pelatihan 9-12 September di Sofyan Inn Srigunting, Jln Pangrango No. 19 Bogor Adapun tujuan dari kegiatan tersebut pertama me-review kembali bagaimana pengetahuan tentang dasar-dasar pengelolaan keuangan yang benar dan sehat. Ke-dua, memantapkan persamaan pandangan

PANSUS DPR RI - RUU PPHMA Terbentuk

Jakarta 9 September 2013. Pansus DPR RI untuk RUU Pengakuan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat resmi disahkan dengan Ketua PANSUS Hikmatul Alliyah dari F-Partai Demokrat. Susunan Lengkap PANSUS: Ketua : Hj Himmatul Alyah Setiawaty (Komisi 3, PD) Wakil ketua : Deding Ishak (Komisi 3, Golkar) Wakil Ketua : Herman Kadir (Komisi 2, PAN) Wakil Ketua : Hendrawan (Komisi 6, PDIPerjuangan /ket. mengundurkan diri sebagai wakil ketua). Anggota : Partai Demokrat :

Perempuan Adat Wajib dilibatkan dalam sosialisasi putusan MK No. 35 Tentang Kehutanan

Rapat Kerja Nasional PEREMPUAN AMAN CICO Resort Bogor, 7 September 2013–Berdasarkan hasil kesepakatan sidang pada hari pertama, maka agenda hari kedua Raker PA adalah pembagian sidang-sidang komisi yang terdiri dari komisi A membahas organisasi/anggaran rumah tangga, komisi B membahas program kerja , komisi C membahas rekomendasi dan resolusi. Hasil sidang-sidang komisi dipaparkan dalam sidang pleno yang dipimpin oleh pimpinan sidang tetap. Masing-masing komisi mempresentasekan hasil komisi yang diawali dengan komisi

Rapat Kerja Nasional Perempuan AMAN: Perempuan Adat Merapikan Barisan

Bogor, 6 September 2013 – Persekutuan Perempuan Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN), salah satu organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk pertama kali dilaksanakan pada tanggal 6-7 September 2013 di Bogor, Jawa Barat. Tema rakernas tiga-tahunan kali ini adalah Memperkuat Peran dan Posisi Perempuan Adat Dalam Implementasi Pembangunan di Indonesia. Ada 21 utusan pengurus Perempuan Aman yang hadir, baik dari tingkat nasional

Bupati Luwu Utara Sambut Putusan MK "Hutan Adat Bukan Hutan Negara

Masamba, 5 September 2013 — Bupati Luwu Utara Drs. H. Arifin Junaidi, MM menyampaikan sambutan Pemerintah Luwu Utara atas putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang uji materi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Sambutan ini disampaikan dalam acara dialog dan sosialisasi yang diprakarsai oleh Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu di Aula Lagaligo Kantor Bupati Luwu Utara, Kamis (05/09/13). “Kami sebagai pemerintah daerah menyambut baik sosialisasi ini karena kegiatan

Pemaparan Hasil Konferensi Global Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat

Jakarta 5 September 2013. “Peta adalah alat penjajahan yang utama, dari peta ke penamaan satu wilayah, lalu ke hukum, itu prosesnya. Dalam konferensi kemarin di Samosir hal-hal yang filosofis dan historis seperti itu dibahas kembali, bukan soal-soal tehnis,” papar Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Abdon Nababan. “Apa sesungguhnya yang ingin dan harus kita pertarungkan ketika kita bicara peta? Membicarakan peta ada dua budaya yang bertarung. Pertama apa yang disebut sebagai