admin
Kongres Untuk Kedaulatan Tanah Leluhur
Robinson Missi: Yang Tersisa Adalah Tanah Peninggalan Leluhur Jailolo – Suku Sahu Ji’o Tala’i Padusua melaksanakan Kongres II yang di pusatkan di Wala Lolom atau Rumah Berkumpul, Desa Gamomeng, Halmahera Barat. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Maret 2014 tersebut dihadiri oleh ratusan masyarakat adat dari 29 Desa asli Suku Sahu dan undangan dari Suku tetangga. Kongres dibuka langsung oleh Ketua BPH AMAN Maluku Utara Munadi Kilkoda. Dalam
2013 in Review Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago
I. LEGAL AND POLICY CHANGES In 2013, Indonesia began to show favorable legal change in recognition of the rights of indigenous peoples. While a lot remains to be done, positive recognition has occurred on almost every governmental level, from the capital down to regencies. Below are highlights from the year: A. National Level 1. Draft Law on the Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Peoples (Rancangan Undang-Undang tentang
Masyarakat Adat Semende Banding Agung Ajukan Eksepsi
Bintuhan, 27 Februari 2014 – Empat warga masyarakat adat Semende Dusun Lamo Banding Agung Kab. Bengkulu Selatan mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Klas II Bintuhan yang dipimpin langsung oleh Ketua PN Bintuhan Syamsuddin, SH, pada Kamis (27/2). Midi Bin Matsani, H. Rahmad Bin H. Budiman, Suraji Bin Kaeran, dan Heri Tindieyan Bin Yaslan menjalani persidangan ini
DPRD Manggarai Timur Berjanji Klarifikasi Izin-Izin Tambang
Sekitar 30 orang perwakilan tujuh komunitas adat di Manggarai Timur melakukan aksi damai untuk memprotes dan menolak pertambangan yang mendapat izin resmi Bupati Manggarai Timur. DPRD berjanji akan memanggil Bupati Manggarai Timur untuk klarifikasi izin perusahaan tambang dan membentuk panitia khusus untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat ini. Aksi pada 19 Februari 2014 itu dimulai di kantor DPRD Manggarai Timur, dilanjutkan ke Kantor Bupati Manggarai Timur. Ada lima orang juru bicara masyarakat,
Masyarakat Adat Rakyat Penunggu (BPRPI) Melakukan Aksi Damai Ke Kantor Kapolda SUMUT dan DPRD Tingkat I
Medan 24 Februari 2014 – Ribuan Massa Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang tergabung dalam Organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Barisan Pemuda Adat Sumut ( BPA SUMUT), Perempuan AMAN Sumut dan PERAPI Sumut Melakukan Aksi damai Ke kantor Kapolda Sumut dan Kantor DPRD tingkat I 24 Februari 2014 kemarin. Pada Pukul 11-an Kantor Kapolda Sumut sudah dipenuhi oleh ribuan Massa Rakyat Penunggu. Aksi ini Menuntut Keadilan dan Perlindungan pada