admin

Dodaga, 28 Oktober 2013 — Hutan bagi masyarakat adat adalah kehidupan itu sendiri, oleh karenanya sejak ratusan tahun lalu praktek pengelolaan hutan dengan tata cara kearifan lokal sudah dilakukan oleh leluhur masyarakat adat. Bagi mereka, hutan harus diwariskan demi keberlangsungan hidup anak-cucu. Sebab bumi tanpa hutan bisa mendatangkan masalah yang mengancam kehidupan manusia, seperti isu pemanasan global dan perubahan iklim yang hangat dibahas saat ini.  Tema inilah yang muncul saat

The Congress on Indonesian Cultural Strategy, held recently from Oct. 8 to 11 in Yogyakarta, though laudable in its effort to seek appropriate cultural strategies to counter a globalist discourse, missed a fundamental issue: the looming threat of Indonesia’s disappearing local languages. It has been estimated that some 700 local languages are in a moribund state, and that some 169 languages have less than 500 native speakers. This issue should

“wilayah rampi adalah hidup kami, jika wilayah rampi ingin dirampas oleh pemerintah dan perusahaan tambang maka rampaslah bersama nyawah kami sekaligus” (tokoh adat rampi) Pada dasarnya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (baca: gubernur dan Bupati/Walikota) memang diberi kewenangan untuk memberikan izin tambang kepada perorangan, koperasi, dan perusahaan. Akan tetapi, tidak dengan mudah pemerintah dapat memberikan izin kepada perusahaan pertambangan. Apalagi dikaitkan dengan kelestarian lingkungan dan kemanusiaan. Jika Hal tersebut dilakukan

“Taking care of the earth is our collective responsibility.” – Om Eliza Kissya, indigenous leader of Haruku Forty participants from environmental organizations from Africa, Asia, Europe and Latin America and indigenous peoples organizations from Asia gathered in Haruku, Maluku, Indonesia in October 2-5, 2013 for a meeting on REDD+ and Blue Carbon and its environmental, social and political implications, including on indigenous peoples’ rights, rights of local communities and gender. 

Manado, 28 Oktober 2013 — DPR Sulawesi Utara dikabarkan akan menetapkan Rancangan Tata Ruang Wilayah di Provinsi Sulawesi Utara hari ini, Senin (28/10) pukul 14.00 WITA. Sekitar 14.900 hektare hutan, termasuk hutan adat, akan dialih-fungsi menjadi pertambangan. Selain rencana ini, telah ada 64 izin konsesi di hutan yang diberikan kepada pertambangan, di antaranya tambang pasir besi di Pulau Bangka dan emas di Likupang. Informasi ini disampaikan oleh Matulandi Supit, Ketua