admin

Pemuda Adat Laksanakan Rakernas I BPAN

Sanur, 1 Desember 2013 – Duapuluh pengurus wilayah dan daerah Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) menghadiri Rapat Kerja Nasional I BPAN, Sabtu (30/11). Ini adalah rakernas pertama sejak organisasi tersebut dibentuk dalam Jambore BPAN di Bogor pada 29 Januari 2012. Rakernas dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan. Sebagai organisasi sayap AMAN yang dirancang untuk mengembangkan generasi penerus pemimpin adat, Abdon bertanya kepada para pemuda adat tersebut mengenai

Gelar Budaya Ritus Pangan Nusantara

24 November 2013. Ada enam komunitas ditampilkan  dalam Gelar Budaya Nusantara pada tanggal 23-24 November 2013 lalu di Taman Persahabatan Negara Non Blok (TMII). Batak Karo, Sumatera Utara (Merdang Merde), Sedulur Sikep Pati, Jawa Tengah (Ritus Budaya Pangan Lamporan) Cigurgur-Kuningan, Jawa Barat (Seren Taun) dan  tiga komunitas anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yaitu Toraya, Sulawesi-Selatan (Ritus Aluk Pare ), Dayak Kanayatn Kalimatan-Barat ( Ritus Bauma Batahun) dan Using Kemiren-Banyuwangi, Jawa

Hidup dikandung Adat mati dikandung Tanah

Masyarakat adat dayak merupakan masyarakat adat asli di bumi Kalimantan, sebagaimana telah kita ketahui Kalimantan merupakan pulau terbesar no tiga di dunia dengan luas 743.330 Km2 setelah Greenland dan Nugini (Papua) berdasarkan data yang diperoleh dari : http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_menurut_luas_wilayah. Di Pulau Kalimantan terdapat 3 negara yaitu Brunei, Malaysia dan Indonesia. Tjilik Riwut, Gubernur pertama Provinsi Kalimantan Tengah dalam bukunya,” Dayak Membangun,” menyebutkan ada 405 sub suku Dayak yang hidup di Pulau

Pemuda Adat Diskusikan Hak Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim

Denpasar, 29 November 2013 –  Para anggota Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), salah satu organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), berkumpul di Denpasar, Bali untuk menghadiri seminar dan lokakarya tentang perubahan iklim dan REDD+. Dua puluh pemimpin pemuda adat dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali-Nusa Tenggara hadir di seminar dan lokakarya yang menampilkan presentasi dari Ketua BPAN Simon Pabaras dan Deputi II Sekjen AMAN Mina Susana Setra. “Lokakarya ini

AMAN Selenggarakan Konsultasi  Nasional II Mengenai Perubahan Iklim Terkait Reducing Emissions From Degradation and Deforestation (REDD+)

Kompleksitas Kebijakan Pemerintah Tentang Kehutanan dan Penerapan Strategi Nasional REDD+ Serta Implikasinya Terhadap Masyarakat Adat Jakarta 26 November 2013. Ketidak harmonisan perundang-undangan dapat terjadi, baik  secara horizontal (antar sektor) maupun vertikal (antara pemerintah pusat maupun  daerah). Untuk mengurai ketidak harmonisan tersebut serta untuk menggali masukan dari para ahli dan utusan pemerintah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengadakan Konsultasi Nasional ke II pada tanggal 26 November 2013 di Hotel Grand Alia

Rilis Pers: Pemerintah Diminta Percepat Pembahasan RUU PPHMHA

Pemerintah diminta untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA). “Sudah sangat lama masyarakat adat mendesak pemerintah agar ada undang-undang yang khusus mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat,” kata Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan di Jakarta, Rabu (27/11). Pernyataan itu disampaikan dalam acara Konsultasi Nasional RUU PPHMHA yang dihadiri oleh Tenaga Ahli Panitia Khusus (Pansus) RUU PPHMHA Pramaartha Pode,

Rilis Pers: Masyarakat Adat, Mitra Strategis Hadapi Perubahan Iklim

“Kebijakan pemerintah menempatkan masyarakat adat sebagai objek itu tidak benar,” tegas William Sabandar, Ketua Tim Khusus REDD+ di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam acara Konsultasi Nasional REDD+ di Jakarta, Selasa (26/11). William berpendapat, masyarakat adat adalah mitra strategis UKP4 karena berada di garda terdepan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Konsultasi nasional bertema Kompleksitas Kebijakan Pemerintah tentang Kehutanan dan Penerapan Strategi Nasional REDD+ serta Implikasinya