Rakerwil AMAN Nusa Bunga – Perbaiki Mekanisme Kerja

Ende/9/12/2014 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Nusa Bunga menyelenggarakan kegiatan rapat kerja wilayah ( Rakerwil) dari tanggal 7-9 Desember 2014 lalu. Acara rakerwil dilaksanakan di Firdaus Center Nanganesa Jalan Flores Ende Propinsi NTT. Peserta rapat kerja wilayah (Rakerwil I) ini dihadiri seluruh Pengurus AMAN Nusa Bunga, Flores Lembata, PD Flores Barat, PD Flores Tengah, PD Flores Timur dan Dewan AMAN Wilayah (DAMANWIL) serta Dewan AMAN Daerah (DAMANDA). Barisan Pemuda Adat Nusa Bunga juga turut serta dalam rapat kerja wilayah ini.

“Rapat kerja wilayah ini merupakan rapat kerja wilayah yang pertama sejak musyawarah wilayah tahun 2011 lalu. Dan dalam kegiatan rapat kerja wilayah ini kita akan melihat kembali, merefleksikan kembali program kerja yang telah di sepakati pada Muswil tersebut,”kata Bapak Nikolaus selaku Ketua Dewan AMAN Nusa bunga. Lebih lanjut bapak Nikolaus menjelaskan bahwa AMAN Nusa Bunga sejak muswil tahun 2011 ada kemajuan yang sangat baik, kemajuan dari kondisi sebelumnya. Walaupun masih banyak catatan-catatan yang ke depannya, mari kita perbaiki secara  bersama. Sebab banyak masalah di komunitas anggota AMAN,  mulai dari masalah tapal batas, masalah pemahaman anggota komunitas yang belum mengerti tentang kerja-kerja AMAN
dan metode kerja,” kata Nikolaus dalam sambutannya.

Eustobio Rero Renggi mewakili Pengurus Besar AMAN dalam sambutannya mengatakan,”rapat kerja wilayah AMAN Nusa Bunga merupakan ajang konsolidasi dan memperbaiki mekanisme kerja-kerja AMAN ke depannya. Sebab  dilihat dari perkembangannya AMAN Nusa Bunga harus memperbaiki cara kerjanya agar lebih maju dan berkwalitas.

“Dalam Rakerwil ini kita akan mendiskusikan beberapa perkembangan dan kemajuan organisasi AMAN khususnya dalam kerja-kerja advokasi persoalan masyarakat adat dan pembanguna ekonomi masyarakat adat,” jelas Eustobio. Lebih jauh Eustobio mengatakan dalam Rakerwil ini kita akan mendiskusikan peran tugas, fungsi dari masing-masing tingkatan struktur Kepengurusan AMAN. “Pembenahan mekanisme kerja organisasi merupakan hal yang mendasar untuk melakukan kerja-kerja pengawasan anggota komunitas, kerja pembangunan ekonomi masyarakat adat, kerja advokasi kasus/ masalah komunitas adat dan kerja pemetaan wilayah adat. Oleh karena itu organisasilah yang menjadi kekuatan awal untuk mengaktifkan seluruh kegiatannya. Jika organisasi pincang dengan sendirinya proses kerja-kerja lainnya akan terhambat,”pungkas Eustobio

Dalam sambutannya Ketua Pengurus Harian Wilayah Nusa Bunga Philipus Kami menyampaikan bahwa masyarakat adat akan menghadapi ekonomi pasar bebas pada tahun 2015. Oleh karena itu perlu kesiapan yang matang dari komunitas masyarakat adat. Masyarakat adat jangan hanya dijadikan sebagai obyek pasar, sebab masyarakat adat yang mempunyai sember kekayaan alam,”paparnya “Jika kita mulai membangun pertumbuhan ekonomi komunitas adat kita tentu persoalan apapun yang
ada dikomunitas adat bisa diselesaikan. Pasar bebas bisa kita sambut dengan tetap mengedepankan kepentingan komunitas adat. Mulai saat ini masyarakat adat harus mulai melakukan kerja-kerja konkrit, untuk menunjukan kepada negara bahwa masyarakat adat mempu mengurus kehidupan komunitasnya sendiri,” jelas Phlipus.

Lebih lanjut Phlipaus mengungkapkan bahwa masyarakat adat yang ada di Wilayah Nusa Bunga harus menjaga tanah warisan leluhurnya, menjaga kebudayaannya, menjaga alamnya agar tidak boleh diambil atau dibeli pihak manapun yang akan merugikan masyarakat adat. Komunitas adat Wilayah Nusa Bunga harus betul-betul siap mendorong regulasi –regulasi demi perbaikan  kehidupan masyarakat adat, misalnya lewat Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Dalam agenda pembahasan
laporan dari masing-masing pengurus daerah AMAN Nusa Bunga, mulai dari pengurus daerah Flores Barat sampai Flores Timur, mengungkapkan bahwa banyak sekali kasus yang menimpa masyarakat adat.

“Kasus yang telah menimpa masyarakat adat akibat hadirnya investor tambang dan kehutanan, seperti di Manggarai memperlihatkan bahwa investor tambang bekerjasama pemerintah menindas masyarakaat adat, merampas tanah masyarakat adat demi kepentingan pertambangan. Perlawanan masyarakat adat pun terjadi, ada yang menjadi korban dan juga ada yang sampai pada di penjara,” kata Ferdi Dance Ketua PD Flores Barat.

Lebih lanjut ia menjelaskan “ Masyarakat adat Dibolebo juga menjadi korban keserobohan pemerintah dan investor tambang, masyarakat adat menolak itu sampai ibu-ibu harus telanjang dada hanya mempertahankan tanah warisannya. Sebab tanah adalah ibu yang dapat memberi penghidupan bagi masyarakat adat, dan dikatakan masyarakat adat adalah masyarakat yang berhubungan erat dengan tanah dan budayanya,“ katanya.

Saat ini dilihat dari kejadian pada kehidupan masyarakat adat maka, dapat dikatakan bahwa negara sedang berkompromi dengan investro asing. Negara dibayar investor untuk menindas rakyatnya sendiri, demi keuntungan pribadi.

Pada akhir rapat kerja ini menyetujui beberapa kesepakatan-kesepakatan demi memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.***Yulius Fanus Mari ( Jhuan ) Infokom AMAN Nusa Bunga