Pernyataan Sikap Sekber Perjuangan Rakyat Sulsel di Hari Tani Nasional 2012

PERINGATAN HARI TANI NASIONAL 2012

Pernyataan Sikap Sekertariat Bersama Perjuangan Rakyat Sul – Sel

“Hentikan Monopoli dan Perampasan Tanah,Laksanakan Reforma Agraria Sejati,Bangun Industrialisasi Nasional Dengan Kedaulatan Di Tangan Rakyat”

Krisis ekonomi yang terjadi di Negara – negara imperialis terus menjalar ke berbagai negara di belahan dunia lain yang berada di bawah dominasi mereka. Untuk memecahkan krisis yang dialami maka Negara – negara imperialis menjalankan sketma penghisapan yang lebih massif di berbagai sektor penghidupan rakyat yang di dominasinya di seluruh dunia.

Resim SBY – Boediono sebagai  resim boneka imperialis yang menghamba kepada sistem ekonomi global semakin menunjukkan jati dirinya dengan menjadi pelayan paling loyal bagi kepentingan Negara- negara imperialis dengan menjalankan seluruh agenda mereka di Indonesia. Fakta secara vulgar diperlihatkan rezim SBY – Boediono adalah melahirkan berbagai regulasi (UU Pengadaan Tanah,dll)yang melegalkan praktek monopoli dan perampasan tanah dalam skala besar, serta kebijakan yang masih hangat adalah lahirnya paket program percepatan pembangunan melalui skema MP3EI yang merupakan bentuk penghisapan yang semakin menyengsarakan rakyat Indonesia, dengan memuka pintu lebar – lebar bagai para investor dari 21 negara anggota APEC untuk menanamkan investasi di Indonesia lewat skema public private pertnership (PPP) yang berbasis pada penyediaan tanah di dalam negeri.

Untuk melayani dan melindungi kepentingan proyek – proyek besar milik imperiali di Indonesi. Rezim SBY – Boediono tidak segan – segan menggunakan cara fasisme dengan menggerakkan aparat militer ( TNI – Polri) untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perlawanan rakyat secara kejam baik dengan senjata maupun dengan cara terselubung. Pengesahan UU PKS yang baru disahka adalah legitimasi hukum dimana aparat negara bisa terlibat dalam penyelesaian konflik. Terakhir yang paling hangat di bicarakan adalah lahirnya RUU Oras yang dibiayai secara penuh oleh USAID. RUU ini jelas mengancamkebebasan demokrasi dan mencoba mengkebiri  gerakan rakyat dalam berbagai organisasi yang mengkritisi sikap dankebijakan Rezim SBY – Boediono sebagai boneka imperialis di Indonesia.

Seiring dengan kenyataan di atas, praktek monopoli dan perampasan tanah semakin massif terjadi di Indonesia. Praktek monopoli dan perampasan taah yang sedang berjalan di Indonesia saat ini antara lain untuk perkebunan sawit,yang telah mencapai angka  11,1 juta Ha diseluruh Indonesia, pertambanagn skala besar (minyak,emas,batubara,mineral,pasir,besi,panas bumi,nikel dsd), perkebunan skala besar (hutan tanaman Industri ,karet,tebu dll),program ketahanan pangan (MIFEE dll) yang merupakan bentuk program kedaulatan pangan palsu,pembangunan infrastuktur (militer,jalan tol,waduk dll),program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim palsu (REDD+),dan peruntukan yang lain adalah proyek –proyek besar yang semakin menyengsarakan rakyat Indonesia ( kaum tani,buruh,nelayan,perempuan,suku bangsa,minoritas dll). Seluruh praktek monopoli dan perampasan tanah tersebut pun menjalar dan terjadi di Sulawesi Selatan,ekspansi perkebunan sawit ( Enrekang,Soppeng,Wajo,Luwu Utara,Luwu Timur),perkebunan tebu di takalar dan bone, perkebunan karet di Bulukkumba,tambang skala besar ( Luwu Timur,Luwu Utara,Palopo,Toraja,Maros,Pangkep,Bone, Sinjai ,dan Selayar ), kawasan hutan di hampir seluruh kabupaten di sulawesi selatan, dan lain – lain .

Semua skema yang dibangun tersebut,coba di kaburkan oleh Rezim SBY- Boediono melalui agenda reforma agraria “palsu” dengan melakukan pendistribusian tanah dan program legalisasi tanah. Program reforma agraria versi SBY justru tidak mengalokasikan tanah kepada jutaan petani yang tidka bertanah akan tetapi lahan juga untuk kepentingan investasi untuk kapitalis monopoli. Sedang program sertifikasi tanah justru menjebak dan menipu jutaan petani yang secara terpaksa dengan mudah menjual tanahnya kepada pemilik modal baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Akan tetapi rakyat bukan tampa perlawanan, meningkatnya krisis tersebut justru membangkitkan kesadaran kolektif massa. Rakyat yang bangkit di berbagai negeri menandakan semakin majunya kesadaran kolektif massa rakyat. Berbagai bentuk perlawanan rakyat yang semakin besar dan masif mewarnai hari – hari dalam pusaran badai krisis yang semakin dalam dan secara langsung menyerang musuh rakyat di seluruh negeri. Tak terkecuali bagi rakyat Indonesia.

Atas kenyataan di atas, kami organisasi – organisasi yang tergabung di sekertariat Bersama Perjuangan Rakyat Sul – Sel,menuntut untuk Menghentikan Seluruh Praktek Monopoli Dan Perampasan tanah,Laksanakan Reforma Agraria Sejati, Bangun Industrialisasi Nasional Dengan Kedaulatan Di Tangan Rakyat,serta tuntutan – tuntutan turunannya yaitu:

1. Kembalikan tanah petani Bulukumba dan suku Bangsa Minoritas Kajang yang dirampas oleh perkebunan Karet PT.Londsum (Bulukumba)
2. Kembalikan tanah Rakyat Polongbangkeng Takalar yang di rampas oleh PTPN XIV Pabrik Gula Takalar
3. Hentikan Kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani di kawasan Kab. Bantaeng dan Tabo – tabo Pangkep
4. Hentikan monopoli dan perampasan tanah kaum tani untuk perkebunan sawit di Kab. Enrekang ,Soppeng,Wajo,Luwu Utara.
5. Hentikan monopoli dan perampasan tanah rakyat pertambangan skala besar di Kab. Luwu Utara,Luwu  Timur,Toraja,Enrekang,Bone,Selayar
6. Hentikan ekspansi tambang emas dan timah hitam di Bonto Katute Kab. Sinjai
7. Hentikan eksploitasi tambang di kawasan karet klas 1 Maros – Pangkep
8. Hentikan monopoli wilayah pesisir Makassar untuk pembangunan infrastruktur yang menghilangkan wilayah tangkap nelayan.
9. Hentikan perampasan tanah diskriminasi terhadap suku bangsa Minoritas
10. Mengecam perlibatan TNI, Polri dan Intelejen dalam penanganan konflik agararian
11. Cabut seluruh regulasi yang meyengsarakan kaum tani
12. Hentikan monopoli dan perampasan tanah untuk peternakan skala besar PT. Buli di Kab.Sidrap
13. Hentikan mega proyek imperialis di Indonesia dalam wujud MP3EI
14. Hentikan monopoli dan perampasan tanah untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim palsu (REDD+)
15. Hentikan monopoli dan perampasan tanah untuk pembangunan infrastruktur
16. Hentikan monopoli dan perampasan tanah untuk program ketahanan pangan (kedaulatan tangan palsu)
17.  Menolak program reforma agraria palsu SBY – Boediono.

“HENTIKAN MONOPOLI DAN PERAMPASAN TANAH,LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA SEJATI,BANGUN INDUSTRIALISASI NASIONAL DENGAN KEDAULATAN DI TANGAN RAKYAT”

Sekretaria Bersama – Perjuangan Rakyat Sul – Sel

(Walhi Sul-sel, STP- Takalar,LBH Makassar,FMN Makassar,BEM UNM, AMAN Sul-Sel,LAW UH,Perkasi,Ampera,Jurnal Celebes,Lapar,BEM Stikes Megarezky,Kontras Sulawesi )