SBY Berkomitmen untuk Pendaftaran dan Pengakuan Wilayah Adat

Jakarta, 27 Juni 2013 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen untuk memulai proses pendaftaran dan pengakuan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah-wilayah adat di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Tropical Forest Alliance 2020: Promoting Sustainability and Productivity in the Palm Oil and Pulp & Paper Sectors Workshop di Jakarta, Kamis (27/6).

Menurut SBY, proses pendaftaran dan pengakuan wilayah adat tersebut merupakan langkah awal yang penting dalam proses implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Mei 2013 atas uji materi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang menetapkan hutan adat bukan lagi hutan negara.

“Keputusan ini menandai sebuah langkah penting menuju pengakuan hak masyarakat adat  atas tanah, wilayah dan sumber daya. Keputusan ini juga akan memampukan perubahan Indonesia menuju pertumbuhan berkelanjutan dengan keadilan di sektor hutan dan rawa,” kata SBY di pidatonya itu.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan menyambut gembira komitmen Presiden Yudhoyono tersebut. “AMAN sangat senang dan menghargai karena Presiden menganggap penting keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Apalagi Presiden telah mengungkapkan komitmennya bukan hanya sebagai kepala negara, namun juga secara pribadi. Sekarang, kita menunggu langkah nyata Presiden SBY,” kata Abdon. Tambahnya, Masyarakat Adat siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menegakkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dalam pidatonya di lokakarya tersebut, Abdon juga telah menyampaikan aspirasi Masyarakat Adat di Nusantara. “Masyarakat Adat meminta kepemimpinan Presiden Yudhoyono untuk memastikan seluruh lembaga kepemerintahan — dari tingkat nasional ke tingkat lokal — bekerja untuk mewujudkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Masyarakat Adat.” Hal ini akan merupakan sumbangan terbesar Presiden SBY dan Indonesia dalam mewujudkan capaian Post 2015 dan menjadi kisah sukses yang dapat disampaikan pada Koferensi Dunia tentang Masyarakat Adat yang akan dilaksanakan oleh Sidang Umum PBB pada 22-23 September 2014 mendatang.

Tinggalkan Balasan