2021

Pernyataan Sikap AMAN Wilayah Tano Batak dan KSPPM atas Informasi Bohong yang Disebarkan oleh TPL
Berita

0

Balige – Selasa, 01 Juni 2021. Menyikapi isu yang berkembang terkait infografis yang diterbitkan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL), yang menyebutkan bahwa ada kelompok dampingan dari KSPPM dan AMAN Tano Batak, yang bermitra dengan PT. TPL dengan konsep Kelompok Tani Hutan (KTH), dengan ini kami menyatakan: Tidak benar bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) yang bermitra atau yang di bentuk oleh PT. TPL di Aek Napa merupakan dampingan KSPPM dan

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Siaran Pers - Komite CERD PBB Minta Pemerintah Indonesia Meninjau Kembali Omnibus Law dan Serius Mengurusi Masyarakat Adat
Siaran Pers

0

Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (Komite CERD PBB) meminta Pemerintah Indonesia untuk menyediakan bukti bahwa pemerintah telah menetapkan upaya perlindungan untuk menjamin perlindungan hak-hak Masyarakat Adat, “dalam kaitannya dengan meningkatnya perluasan kelapa sawit di tanah dan wilayah Masyarakat Adat.” “Pemerintah harus upaya-upaya serius untuk melindungi Masyarakat Adat,” kata Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jendral, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), organisasi Masyarakat Adat terbesar di Indonesia. “Komite CERD jelas meminta pemerintah Indonesia

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Siaran Pers: Mengenai Diskriminasi dan Ancaman Terhadap Masyarakat Adat Tobelo Dalam di Halmahera Tengah, Maluku Utara
Siaran Pers

0

Pada tanggal 20 Maret 2021, enam warga sipil dan satu anggota TNI dikabarkan hilang setelah masuk ke dalam belantara hutan Patani Timur, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Setelah berbagai upaya pencarian dilakukan, tiga warga ditemukan tewas dan empat lainnya selamat. Korban selamat mengaku diserang oleh orang tak dikenal saat bersantai di sekitar Sungai Gwonley. Peristiwa tersebut memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, sebagian kalangan menuding peristiwa pembunuhan tersebut adalah ulah dari

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Masyarakat Adat di Sebuku Ditahan, Protes tidak Digubris
Berita

0

Sebanyak lima orang Masyarakat Adat Dayak di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara masih dalam tahanan polisi dan kejaksaan. Mereka masih ditahan dengan tuduhan mencuri sawit perusahaan, walaupun gelombang protes Masyarakat Adat dan elemen organisasi masyarakat lainnya terus mengalir menuntut pembebasan mereka. Pada 6-7 April 2021, masyarakat Sebuku, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Pasukan Merah dari Ormas Tariu Borneo Bangkule Rajakng, menduduki kantor dan dua pabrik PT KHL (Karangjuang

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Pengurus Daerah AMAN Jayapura Terbentuk: Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam Akan Diselenggarakan di Wilayah Adat Tabi, Kabupaten Jayapura.
Berita

0

Masyarakat Adat di Jayapura, Papua, baru saja menyelenggarakan Musyawarah Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (MUSDA AMAN) di Kampung Hobong, Jumat 09 April 2021. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Sekjen AMAN, Dewan Nasional AMAN dari Region Papua, para ondo dan utusan-utusan Masyarakat Adat yang ada di Jayapura. Kegiatan Musda tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw yang hadir beserta para pimpinan OPD dan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura. Dalam sambutannya,

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Hujan Kritik untuk Draf RUU Masyarakat Adat Versi DPR
Berita

0

Banyak kritik atas substansi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) versi DPR yang mengemuka, dalam Webinar Menyongsong Pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat (Hukum) Adat sebagai Hak Inisiatif DPR. Kritik datang dari partisipan webinar, usai pemaparan yang disampaikan koordinator pengurus RUU ini, Sulaeman L. Hamzah dalam webinar yang digelar Fraksi Nasdem dan Martin Manurung Centre, Rabu (17/3/2021). Erasmus Cahyadi, Deputi II Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan beberapa kritik.

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Nasdem Minta Dukungan Ekstra Parlementer untuk Sahkan RUU Masyarakat Adat
Berita

0

Martin Manurung, Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem), mengatakan  tekanan publik sangat diperlukan agar pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat segera terwujud. Ia menyampaikan itu, dalam webinar Menyongsong Pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat (Hukum) Adat sebagai Hak Inisiatif DPR, yang digelar Fraksi Nasdem dan Martin Manurung Centre, Rabu sore (17/3/2021). “Di sinilah kita harus menyadari. Selain gerakan yang kami lakukan di dalam parlemen atau intra parlementer, perlu juga dukungan dan penguatan

Share
Tweet
Pin
0 Shares