Januari 2021

Kertas Kebijakan: Hak Kolektif Perempuan Adat Wajib Dimaktubkan dalam Undang-Undang Masyarakat Adat
Buku

0

Konsep hak kolektif Perempuan Adat dalam kertas kebijakan ini merupakan konsep yang lahir dari suara, pengalaman, dan pengetahuan perempuan-perempuan adat nusantara, yang sebagiannya terdokumentasi dalam dokumen-dokumen Deklarasi Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara, Kongres, catatan lapangan, dan penelitian PEREMPUAN AMAN. Hak kolektif Perempuan Adat adalah seperangkat hak yang berasal dari pengetahuan suatu kelompok perempuan dalam Masyarakat Adat berkaitan erat dengan wilayah kelola Perempuan Adat yang berada di dalam wilayah adatnya. Hak

Share
Tweet
Pin
0 Shares
9 Tahun BPAN Akan Dirayakan dengan Bedah Buku: Menelusuri Jejak Leluhur & Mahakarya Leluhur
Berita

0

Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) salah satu sayap organisasi AMAN, tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-9. BPAN yang dideklarasikan pada tanggal 29 Januari 2012, adalah wadah kaderisasi dan peningkatan kapasitas bagi para pemuda-pemudi adat se-Nusantara untuk menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan solidaritas dan aspirasi para pemuda generasi Masyarakat Adat. Perayaan 9 tahun berdirinya BPAN kali ini mengangkat tema “Teruskan Mimpi, Perkuat Kampung”. Menurut Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara,

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Catatan Akhir Tahun 2020 AMAN
Buku

0

Resiliensi Masyarakat Adat Di Tengah Pandemi COVID-19: Agresi Pembangunan & Krisis Hak Asasi Manusia (HAM) Kita telah melewati tahun 2020 dengan berbagai tantangan maha berat. Terpaan badai wabah Covid-19 memaksa seluruh warga dunia untuk mengubah banyak aspek dari kehidupan secara drastis, mulai dari menjaga jarak fisik, keharusan menggunakan masker, perubahan budaya dan kebiasaan hingga keharusan mengalihkan sebagian besar aktivitas sosial ke dunia digital. Pandemi Covid-19 telah memicu terjadinya perubahan sosial

Share
Tweet
Pin
0 Shares
Substansi RUU Masyarakat Adat versi DPR Jangan Sampai Rugikan Masyarakat Adat.
Berita

0

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, yang sementara ini dibahasakan pemerintah dan DPR sebagai RUU Masyarakat (Hukum) Adat penting untuk segera disahkan. Namun, lebih penting lagi memastikan isi dari RUU itu agar justru tidak membuat Masyarakat Adat sengsara kala ia disahkan sebagai Undang-Undang. Peringatan itu dikemukakan Erasmus Cahyadi, Deputi II Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam dialog publik virtual bertema Menakar Tantangan & Peluang Pengesahan RUU Masyarakat Adat Tahun 2021

Share
Tweet
Pin
0 Shares
RUU Masyarakat Adat Tak Kunjung Disahkan, Ini Kata Pengusul dan KSP
Berita

0

Usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sudah menjadi isu dan janji politik sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga kini penyelesaian RUU itu menjadi undang-undang belum menunujukkan titik terang. Sebenarnya apa yang terjadi? Emmanuel J Tular, yang berbicara mewakili anggota Fraksi Nasdem, Sulaiman L Hamzah sebagai pihak pengusul RUU Masyarakat Adat mengatakan, RUU ini tak selesai dibahas di periode pertama pemerintahan Jokowi karena pemerintah belum mengirimkan Daftar

Share
Tweet
Pin
0 Shares